jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim kembali mengkritik program satu juta PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Dia mengatakan pemerintah daerah (pemda) sudah mengajukan sebanyak-banyaknya kebutuhan formasi PPPK 2021, tetapi yang ditetapkan hanya 10 sampai 15 persen.
BACA JUGA: Pak Bupati Menyampaikan Hal Mengejutkan soal Seleksi PPPK 2021
Menurut Satriwan, data menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengusulkan formasi guru PPPK sebanyak 1.080, tetapi yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hanya 660 orang.
Berikutnya adalah Kabupaten Serang, Banten, formasi yang sudah disetujui KemenPAN-RB sebanyak 2.087 guru PPPK.
BACA JUGA: Mendadak, Semua Napi Diminta Keluar Sel, Petugas Menggeledah, Lihat Hasilnya
"Namun yang sangat-sangat disayangkan oleh para guru honorer adalah formasi guru pendidikan agama Islam (PAI) yang disetujui pusat hanya satu orang. Padahal jumlah guru honorer PAI di Kabupaten Serang 430 orang," tutur Satriwan di Jakarta, Minggu (6/6).
Fakta ini menurut dia sungguh menyakitkan bagi guru PAI, apalagi honorer K2.
BACA JUGA: Maaf, Perekrutan 2.084 Calon Guru PPPK Terancam Dibatalkan
Sementara itu, Kabupaten Garut mengusulkan kebutuhan guru PPPK sebanyak 8.801. Faktanya yang disetujui KemenPAN-RB hanya 196 guru PPPK.
Berikutnya, Kabupaten Cianjur awalnya mengusulkan formasi guru PPPK 9.200 orang. Setelah ditetapkan KemenPAN-RB, yang disetujui hanya 246.
Begitu juga di Kabupaten Subang, penetapan formasi untuk guru PPPK sebanyak 3.086 orang telah disetujui KemenPAN-RB.
Namun Satriwan menyayangkan dari jumlah itu hanya 13 orang formasi guru PAI yang disetujui. Padahal total guru honorer PAI yang ada di Subang sekitar 600 orang.
"Bisa kelihatan jumlah yang disetujui pusat ternyata jauh dari yang dibutuhkan Pemda. Ini ada apakah? Pemerintah harus terbuka ke publik," tegasnya.
Dia mengeklaim potret serupa terjadi hampir di seluruh daerah yang mengajukan formasi guru PPPK. Guru SMA di Jakarta ini juga mempertanyakan program rekrutmen satu juta guru PPPK 2021 sehingga Pemda disuruh mengajukan sebanyak-banyaknya.
Terlebih lagi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada raker Komisi X DPR RI pada 31 Mei 2021 menegaskan formasi PPPK yang tersedia 535 ribu lebih dan bisa mengakomodir seluruh guru honorer.
"Eh, giliran sudah diajukan malah dipotong banyak. Jangan heran bila guru honorer merasa di-PHP (pemberi harapan palsu) pemerintah," pungkasnya. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesya Mohamad