jpnn.com - JAKARTA - Upaya Kementerian BUMN agar PT Hutama Karya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini untuk menggarap proyek pembangunan Tol Trans Sumatera semakin sulit terwujud. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak karena belum terbitnya Perpres mengenai proyek tersebut.
Untuk melanjutkan proyek tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan tak menyerah begitu. Menurutnya, pembangunan tol itu bisa tetap dikerjakan tapi dengan menggunakan pola bangun jual.
BACA JUGA: Atasi Kenaikan Penumpang dan Angkutan Barang
"Dengan pengabdian BUMN, nanti skemanaya agak berbeda. Tol Sumatera sepenuhnya jadi tanggung jawab BUMN," ucap Dahlan usai menggelar Raker dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9) malam.
Untuk mendanai proyek infrastruktur tersebut, Kementerian BUMN memberikan solusi kepada Hutama Karya agar bertugas melakukan pembangunan saja, dan tanpa menjadi operator. "Misalnya Palembang begitu sesi satu hampir selesai, katakanlah sudah 80 persen selesai ini bisa dijual kepada Jasa Marga atau kepada siapalah yang penawar tertinggi," sarannya.
BACA JUGA: Akselerasi Laba Bank Melambat
Dengan cara tersebut, Dahlan menilai, Hutama Karya bakal memperoleh pendapatan yang lebih besar dari modal, yang digunakan untuk membangun jalan tol tersebut. Seperti pola pembangunan yang digunakan di Tiongkok.
"Kalau tanpa pola pengembalian modalnya panjang, dia (Hutama Karya) nanti nggak bisa membangun yang berikutnya. Saya sebut pola bangun jual," sebut pria asal Magetan ini. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Harapkan Jokowi Segera Matangkan Regulasi untuk Tol Laut
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gandeng EPS, PT Balai Pustaka Kembangkan Sayap Pemasaran
Redaktur : Tim Redaksi