jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tak akan mampu menyelesaikan masalah perseroan secara sekejap.
Hal itu dikatakan Dahlan menanggapi adanya permintaan Forum Pegawai Merpati (FPM) yang menginginkan Direksi Merpati yang saat ini dinakhodai oleh Asep Eka Nugraha segera diganti.
BACA JUGA: Pemerintah Bidik Importer Nakal
"Merpati itu mau diganti dirutnya siapapun pasti akan seperti itu. Nanti kalau sudah diganti karyawannya minta ganti lagi dirutnya, begitu seterusnya. Karena Merpati itu tipikal perusahaan yang sulit untuk dihidupkan," papar Dahlan usai mengelar rapat pimpinan (Rapim) BUMN di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).
Bekas Dirut PLN ini pun sadar bahwa karyawan Merpati saat ini sudah terpecah belah membentuk kelompoknya sendiri. Sehingga wajar jika pegawai meminta agar Direksi Merpati segera diganti.
BACA JUGA: Perbaiki Jalan Rusak, PU Butuh Rp 2,12 Triliun
"Internalnya itu sudah terbelah-belah dan sudah terjadi benturan-benturan pendapat, itu enggak aneh. Jadi wajar saja kalau internal Merpati terbelah-belah atau berkelompok. Dulu pas kita masukkan orang luar jadi dirut seperti Pak Rudy (Rudy Setyopurnomo mantan Dirut Merpati-red) dimaksudkan karena adanya kelompok-kelompok itu, supaya mereka bisa menyatu," beber pria asal Magetan itu.
Menurut Dahlan setiap kelompok itu mempunyai keinginan mendukung dirut Merpati yang sebelumnya pernah memimpin. Kendati begitu, menteri yang ogah pakai pengawalan ini menegaskan bahwa dirinya tak mau ambil pusing.
BACA JUGA: Datang dari AS, CEO Freeport Lobi Pemerintah
"Seperti saat ini ada kelompok yang pengen Pak Jodi (Sardjono Djoni, mantan Dirut Merpati-red) memimpin, ada juga kelompok yang dukung Pak Rudy, yang seperti itu banyak dan kita (BUMN-red) tidak boleh terombang ambing oleh masalah ini," tegas bakal calon presiden konvensi dari Partai Demokrat ini. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Segera Sahkan RUU Perdagangan Jadi UU
Redaktur : Tim Redaksi