jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP).
"Saya berfikir UMP itu urusan pemerintah saja, kalau perusahaan BUMN harus menunjukan bahwa kita akan menuruti peraturan pemerintah," ujar Dahlan di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Rabu (30/10).
BACA JUGA: Pemeran Video Mesum SMP Pacaran Sejak September 2013
Kendati begitu Dahlan mengingatkan agar keputusan terkait besarnya UMP diputuskan dengan baik. "Dampaknya seperti apa pemerintah harus memikirkan dan harus menjalankannya," papar bekas Dirut PLN ini.
Kendati begitu, Dahlan juga menyerahkan hal itu pada masing-masing perusahaan pelat merah. Sejauh ini kata dia perseroan sudah menerapkan sistem pengajian pegawai sesuai peforma kinerja yang akan mulai diterapkan secara menyeluruh tahun 2014.
BACA JUGA: Siapa pun Presidennya, APDESI Minta Rp1 Miliar Per Desa
"Saya serahkan sepenuhnya kepada perusahaan, yang jelas di BUMN itu sudah menerapkan sistem penggajian berdasarkan performa kinerja dan beberapa BUMN sudah menerapkan itu, seperti Pertamina, Telkom, Mandiri," tegasnya.
Seperti diketahui ribuan buruh tengah menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 3,7 juta per bulan. Para buruh sudah mengelar aksi aksi sejak 28 Oktober 2013. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Demokrat Minta Klarifikasi Soal Sutan Minta THR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ombudsman Bebastugaskan Azlaini Agus
Redaktur : Tim Redaksi