jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 115 ribu warganet telah menandatangani petisi online "Tolak Revisi UU MD3, DPR Tidak Boleh Mempidanakan Kritik”.
Petisi itu ditandatangani hanya dalam sehari sejak digagas berbagai organisasi masyarakat sipil, lewat aplikasi change.org yang diluncurkan, Rabu (14/2) kemarin.
BACA JUGA: UU MD3 Dinilai Hanya Tumbuhkan Kesewenang-wenangan DPR
Petisi diluncurkan menyusul langkah DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD hasil revisi, pada sidang paripurna DPR, Senin (12/2) kemarin.
Menurut Campaign Manager Change.org Indonesia Dhenok Pratiwi, petisi ini termasuk salah satu petisi yang begitu cepat mendapatkan respons dari warganet.
BACA JUGA: Demokrat Ogah Ikut Tanggung Jawab Hasil Pansus Angket KPK
“Ini termasuk petisi terbesar tahun ini. Ramainya suara penolakan warganet terhadap UU MD3 hasil revisi menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan yang dibuat DPR yang mereka anggap antikritik," ujar Dhenok di Jakarta, Kamis (15/2).
Dhenok kemudian mengutip sebagian isi dari petisi tersebut, di mana menyatakan, meski DPR tahu bahwa masyarakat akan banyak menentang, tapi mereka tetap mengesahkan UU MD3. Mungkin karena itu disahkan secepat kilat.
BACA JUGA: Pansus Angket KPK Akhiri Kerja, Inilah Hasilnya
Petisi itu memuat delapan nama-nama partai yang mendukung revisi UU MD3. Yaitu, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Petisi digagas oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Antara lain, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prof Mahfud MD Tuding DPR Kacaukan Garis Ketatanegaraan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang