jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 200 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek berunjuk rasa di dua titik di Jakarta, Kamis (23/6). Mereka mendesak RUU DOB segera disahkan.
Unjuk rasa digelar di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada pukul 10.30-12.00 WIB dan di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, pukul 12.30-14.00 WIB.
BACA JUGA: Lihat tuh, Dirjen Bahtiar & Wamenkumham Kompak Bahas 3 RUU Pemekaran Papua
Massa orang asli Papua (OAP) itu berdatangan dari sejumlah Jabodetabek, Bandung, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat.
Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia.
BACA JUGA: Airnav Indonesia Ungkap Kronologi Kecelakaan Pesawat Susi Air di Papua
“Pemekaran DOB akan meletakkan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara-saudaranya di provinsi lain,” ujar Charles.
Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah.
BACA JUGA: Datang ke Senayan, MRP dan DPRP Beri Masukan soal Pemekaran Papua kepada DPR
Selain itu dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Pemekaran ini akan memeratakan hasil pembangunan, yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah terbangun,” urai dia.
Pemekaran DOB, menurut Charles, akan membuka lapangan kerja baru bagi OAP.
Charles juga menguraikan, forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir elite.
Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke tiga daerah otonomi baru. “Sehingga praktik korupsi mereka makin sempit,” ungkap Charles.
Untuk itu, forum mahasiswa mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI segera menangkap elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi, agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP.
“Ini sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus Nomor 20 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua,” jelas Charles.
“Forum mahasiswa juga berkeyakinan bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewengan dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya telah dimiliki aparat penegak hukum,” tegasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif