jpnn.com, BANDUNG - Efisiensi anggaran APBD dan APBN yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah mengancam penurunan pendapatan di sektor perhotelan juga restoran.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menyatakan ada sekitar 40 ribu karyawan berpotensi dirumahkan alias pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Dampak Efisiensi Anggaran, Senayan Khawatir terjadi PHK PPPK
Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan efisiensi ini sudah terasa sejak Januari 2025. Hotel-hotel di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung okupansinya 30 persen sampai 35 persen.
"Kalau ini berkepanjangan bisa mengakibatkan kemungkinan besar usaha dari hotel dan pariwisata khususnya bisa memangkas karyawannya minimal 50 persen dari jumlah karyawan sekarang," kata Dodi, Jumat (14/2/2025).
BACA JUGA: Meski Ada Efisiensi Anggaran, Kemenekraf Tetap Berkomitmen Kerja Maksimal
Menurutnya, pada bulan kemarin pesanan dari kementerian-kementerian maupun perangkat daerah di tingkat provinsi sudah banyak yang membatalkan pesanan untuk berbagai kegiatan di perhotelan.
Terlebih, okupansi dari kegiatan-kegiatan tersebut menambah income besar di sektor perhotelan.
BACA JUGA: Kementrans Tetap Siap Sukseskan Program Presiden Prabowo Meski Kena Efisiensi Anggaran
Untuk memenuhi break even point (BEP) atau titik keseimbangan, okupansi hotel harusnya 50 sampai 55 persen. Dengan kondisi 30 persen, otomatis ada defisit 20 persen sampai 25 persen.
"Nah, kalau defisit 25 persen kalau selama sebulan dua bulan masih bisa kita tanggulangi. tapi kalau sampai sampai akhir lebaran nanti April masih begini, semua hotel yang okupansinya kurang, sudah sepakat akan melaksanakan efisiensi dari semua kegiatan. Salah satunya yang paling besar (pengurangan) karyawan," katanya.
Jika semua hotel turut melakukan efisiensi kegiatan, menurut Dodi, akan banyak karyawan hotel dan restoran yang kemungkinan di PHK.
Dia mencontohkan dari sekian banyak hotel di Kota Bandung baik dari bintang tiga hingga lima, potensi karyawan yang akan dirumahkan ada 10 ribu orang.
"Pengurangannya itu mencapai 50 persen. Jadi, asumsinya kalau seluruh Jawa Barat antara 40 sampai 50 ribu ya, tetapi itu perkiraan dan masih menghitung pastinya nanti," tuturnya.
Dia menyebutkan sejumlah hotel di Kota Bandung sudah mencatat adanya kerugian miliaran rupiah dari efisiensi anggaran tersebut. Hal ini tercatat sejak awal Februari 2025 ini.
"Ini jumlah-jumlah pembatalan pesanan hotel di Kota Bandung kurang lebih Rp 12,8 miliar. Sampai hari ini ya dan bisa bertambah terus, usaha enggak punya uang, pinjam dari bank harus nyicil," ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, efisiensi ini juga akan memberikan efek ganda kepada beberapa UMKM yang memang telah bekerja sama dengan sektor perhotelan dan restoran. Sehingga, ia meminta pemerintah pusat mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi ini.
"Karena di hotel kan ada distributor makanannya, ada dari UMKM-nya, berarti kan berurutan semua. Kalau pesannya berkurang, berarti kurang, mereka juga sama mau memangkas karawanya. Jadi ,multi efeknya bukan di hotel saja karyawan di sub kontraktor di hotel-hotel juga sama," ujar Dodi. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina