jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengatakan total dana bantuan pemerintah kepada BUMN adalah Rp 143,63 triliun.
Erick memerinci, 75 persen atau Rp 108,48 triliun dari dana itu digunakan untuk pencairan utang pemerintah kepada BUMN. Sebanyak 14 persen untuk dana talangan, serta 11 persen untuk penyertaan modal negara (PMN).
BACA JUGA: Alasan Erick Thohir Pangkas Jumlah BUMN
“Dari total dana Rp 143,63 triliun, 75 persen adalah pencairan utang pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak tahun 2017,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (8/6).
Erick memerinci, ada beberapa utang yang harus dibayarkan pemerintah kepada BUMN. Yakni, kepada PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun, BUMN Karya Rp 12,16 triliun, PT KAI Rp 300 miliar, Kimia Farma Rp 1 triliun, Perum Bulog Rp 560 miliar, PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, serta PT Pupuk Indonesia Rp 6 triliun.
BACA JUGA: Pelajar Kesulitan Beli Kuota Internet, Bang Ali Sentil BUMN Telekomunikasi
“Pencairan utang pemerintah diberikan kepada BUMN yang punya tanggung jawab pelayanan publik atau public service obligation (PSO),” kata dia.
“Khusus untuk PLN, Pertamina, Pupuk, tidak lain ini merupakan subsidi yang sudah jatuh tempo, dan selama ini belum terbayarkan."
BACA JUGA: Deddy Ragukan Efektivitas Perombakan Dirut BUMN Karya
Sementara itu, Erick melanjutkan, untuk BUMN Karya itu sebenarnya piutang LMAN, yakni pembebasan lahan pembangunan lahan tol yang sudah jadi dan digunakan.
“Jadi, bukan istilahnya dana pemerintah dimasukkan kepada (BUMN) Karya baru dipakai. Ini sebenarnya jalan tol sudah jadi, sudah jalan, sudah dipakai, tetapi LMAN-nya belum cair. Kalau dibilang ini utang sudah tahunan,” jelasnya.
Untuk Kimia Farma, Erick menerangkan bahwa ini sebenarnya piutang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Pada saat ini, kata dia, Kimia Farma, juga banyak memproduksi obat yang dibutuhkan untuk Covid-19.
"Ini memang mau tidak mau cash flow-nya kalau tidak dibayarkan dari BPJS dan Kimia Farma, sangat berat. Apalagi ada penugasan baru untuk supaya obat-obat ini tetap terproduksi. Ini sudah 18 bulan, termasuk di Bulog dan KAI,” kata dia.
Erick menambahkan untuk PMN ada di empat BUMN, yakni PT Hutama Karya Rp 7,5 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp 1,5 triliun, PT Bahana Rp 6 triliun, dan ITDC Rp 500 miliar.
Erick berharap, bantuan itu juga bisa mengurangi pemutusan hubungan kerja. Dia menjelaskan untuk PT Hutama Karya, itu merupakan penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
“Yang memang menjadi bagian keberpihakan (pemerintah) bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus terjadi di Sumatera, tidak hanya di Jawa,” ujarnya.
Erick menambahkan pihaknya tidak ujug-ujug meminta PMN, tetapi juga bersama mencari solusi lain karena memahami beban pemerintah cukup berat.
“Alhamdulillah, kami juga mendapat kepercayaan bisa menerbitkan global bond USD 600 juta untuk 10 tahun. Jadi, yang namanya proyek panjang dibiayai utang jangka panjang,” ujarnya.
Dia bersyukur karena kepercayaan dunia internasional kepada Kementerian BUMN terbukti, khususnya seperti PT Hutama Karya, itu dananya sangat kompetitif, bahkan dibandingkan utang pemerintah ke luar negeri.
Erick menambahkan untuk PNM, itu ada program Meekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMI). Program itu khusus kepada ibu-ibu dan wanita untuk pinjaman Rp 10 juta tanpa agunan.
"Suka tidak suka, saat Covid-19 tentu UKM sangat terkena, ultra mikro juga sangat terkena,” kata dia.
Oleh karena itu, memang ini sebenarnya dari awal bukan jadi prioritas kami, tetapi karena Covid-19 dan ada stimulus dilakukan pemerintah akhirnya kami harus selamatkan 6,6 juta nasabah yang ada. Dengan kelonggaran beban bunga dan pokok, maka perlu ada dana tambahan untuk memperkuat PNM.
Erick menambahkan, untuk PT Bahana juga masuk program stimulus pemerintah. Ini merupakan penjaminan kredit ke UMKM dan KUR. Saat ini, UMKM dan KUR merupakan program pemerintah yang haeua dijaga.
“Pemerintah melihat perlu penguatan Jamkrindo dan Askrindo, supaya kredit bagi sektor usaha kecil tetap jalan. Kami harap juga bantuan-bantuan ini PHK bisa dikurangi,” katanya.
Erick melanjutkan, ITDC masuk program proyek strategis nasional. Tentu, kata dia, Kementerian BUMN tidak berdiam diri juga misalnya hanya menyulitkan pemerintah.
“Alhamdulillah kami mendapat kepercayaan luar biasa daripada Asian Infrastructur Investment Bank, pinjaman kurang lebih USD 248 juta untuk masa tenor 35 tahun,” katanya.
Adapun dana talangan merupakan dana pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemerintah beserta bunganya.
Saat ini, dana talangan dipergunakan untuk lima perusahaan, yakni PT Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau Steel Rp 3 triliun, dan Holding PTPN Rp 4 triliun. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy