jpnn.com, JAKARTA - Kementerian BUMN telah melakukan pergantian Direktur Utama BUMN Karya besar yaitu: PT Waskita Karya (WASKITA), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Hutama Karya (HK), PT Adhi Karya (ADHI), dan menyusul PT Wijaya Karya (WIKA). Seluruh Direktur Utama BUMN Karya itu dicopot, kecuali Budiharto yang mendapat posisi baru dari sebelumnya Dirut di Adhi sekarang mengawaki Hutama Karya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengatakan, isu pencopotan para Dirut BUMN Karya itu sudah lama beredar sehingga tidak mengejutkan.
BACA JUGA: KNPI Minta BUMN dan BUMD Mendampingi Rakyat Menghadapi New Normal
“Ya, saya sudah lama mendengar kabar itu”, jawab Deddy, dalam pernyataan tertulis kepada media, Jumat (5/6).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menduga pencopotan para Dirut BUMN Karya tersebut bukanlah akibat kinerja yang buruk, tetapi oleh sebab-sebab lain.
BACA JUGA: BUMN Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi PascaPandemi Corona
Dari semua yang diganti, dua di antaranya sudah melewati usia produktif yaitu Dirut Waskita Karya dan Hutama Karya. Kondisi keuangan kelima perusahaan itu umumnya cenderung baik, kecuali HK dan Waskita yang pendapatannya cenderung menurun dan memiliki beban utang mega proyek yang cukup besar.
“Setahu saya bukan karena kinerja ya, sebab mereka yang diganti itu semuanya adalah ujung tombak pelaksanaan visi Presiden Jokowi di bidang percepatan pembangunan infrastruktur periode pertama kemarin,” ungkap peraih suara terbanyak pada pemilu legislatif di Kalimantan Utara itu.
BACA JUGA: Pegawai BUMN Wajib Masuk Kerja 25 Mei 2020, Bang Arya Bilang Begini
Mungkin, lanjut Deddy, tujuannyanya adalah penyegaran atau tour of duty dan kaderisasi.
“Memang ada yang karena usia seperti Pak Putra (Eks Dirut Waskita) dan Pak Bintang (Eks Dirut HK), kalau yang lain saya kira untuk penyegaran dan tour of duty,” ujar Deddy.
“Tapi mari kita lihat saja nanti seperti apa, saya yakin Pak Erick Thohir paham bagaimana menilai kemampuan dan potensi dari para Dirut yang diganti itu. Saya tidak melihat bahwa ada upaya pembersihan, pasti ada skenario yang dibuat Kementerian BUMN,” kata Deddy.
Lebih lanjut, pria kelahiran Sumatera Utara itu mengatakan BUMN Karya itu sedang memasuki masa suram dan menghadapi tantangan berat. Pasalnya kondisi makro ekonomi sedang kurang baik, ditambah dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan terhadap korporasi sangat besar.
“Beban utang jangka panjang dan pendek, cost of fund investasi di masa lalu, minimnya proyek baru baik melalui APBN atau market adalah sedikit di antara masalah mendesak yang harus dihadapi para Dirut baru itu,” ungkap Deddy.
Karena itu, kata Deddy, para Dirut baru BUMN Karya tersebut harus segera memikirkan cara untuk melakukan restrukturisasi utang dan bisnisnya, melakukan negosiasi, dan mencari sumber pembiayaan baru.
“Saya melihat penggantian para Dirut itu terlalu terburu-buru. Tidak ada kebutuhan mendesak saat ini dan idealnya dilakukan tahun depan, sekarang tidak urgent,” ucap Deddy.
“Harusnya ada masa transisi, minta para Dirut itu menyelesaikan berbagai masalah yang menumpuk sebelum digantikan. Ini agar para Dirut yang baru tidak kesulitan ketika mengambil posisi itu,” lanjutnya.
Deddy menyamaikan, BUMN seperti WIKA dan PP itu revenue-nya dari APBN, masing-masing sekitar 16% dan 27% sedangkan sisanya adalah dari investasi dan market swasta maupun BUMN. Artinya, para Dirut baru itu harus punya kemampuan teknis keuangan yang andal dan jaringan pembiayaan serta dukungan market yang kuat.
“Mari kita sama-sama lihat apakah mereka para Dirut yang baru itu bisa menjadi harapan bagi perbaikan BUMN itu atau justru menjadi bom waktu,” tutup Deddy. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil