jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah sangat sulit untuk diwujudkankan. Penyebabnya, dana yang dimiliki sangat minim.
Saking peliknya permasalahan tersebut, penyelesaian proyek infrastruktur ada yang hanya 18 persen.
BACA JUGA: Pansus Angket KPK Bekerja 60 Hari, Anggarannya…Wow!
”Di renstra akan bangun 65 waduk. Namun, baru 23 waduk yang dibangun sekarang,” kata Sekjen Kemen PU-PR Anita Firmanti Eko Susetyowati kemarin (9/6). ”Kalau kita mau semua dibangun, inikan uangnya harus ada. Nah itu gap-nya,” lanjutnya.
Bukan hanya bendungan, target pembangunan 2.650 kilometer jalan baru juga sulit terealisasi. Kini, masih dibangun 864 kilometer. Padahal, target itu harus selesai 2019.
BACA JUGA: Pembubaran Ormas Butuh Anggaran Rp 5 Miliar
Jadi masih 1.786 kilometer lagi. ”Di bidang cipta karya juga begitu. Kita punya kawasan yang kumuh 38.341 hektare. Pembangunan kawasan kumuh baru capai 18 persen,” papar Anita.
Kendala itu akan cepat teratasi, lanjut Anita, salah satunya jika ada direktorat jenderal khusus yang tugasnya menyelesaikan pembiayaan proyek infrastruktur. Lembaga itu akan mencari skema-skema pembiayaan.
BACA JUGA: Anggaran Pelaksanaan PSU di Daerah-daerah Ini Belum Memadai
Anita mencontohkan, pembangunan kawasan kumuh bisa dilakukan dengan sistem superblok namun tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berjualan. ”Pola-pola pembiayaan seperti itulah yang akan dikembangkan,” serunya.
Pembentukan dirjen baru itu akan diselesaikan tahun ini. Kementerian di bawah Basuki Hadimoeljono itu masih harus berkomunikasi dengan kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Itu terkait dengan personel dan penganggaran. Karena, anggaran untuk direktorat tersebut belum disiapkan pada tahun anggaran ini. ”Sekarang proses legal proses penyusunan,” jelas Anita.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kemen PU PR Endra Saleh Atmawidjaja menambahkan, masalah yang dihadapi untuk realiasi proyek infrastuktur memang kompleks.
Dalam masalah irigasi misalnya kendalanya bukan hanya ketersediaan dana. Tapi, juga lahan untuk irigasi dan air. ”Selain pembiayaan tadi ya. Kan harus ada bendungan tidak bisa begitu saja dibuka (irigasi),” ujar dia.
Endra mengungkapkan pembebasan lahan itu semakin sulit bila dilakukan di pulau Jawa. Karena tata kelola lahan itu sudah dipergunakan untuk pemukiman dan industri. (jun/ang)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Sektor Infrastruktur, Mandiri Kucurkan Kredit Rp 1,5 T
Redaktur & Reporter : Soetomo