jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar berharap, pencairan dana desa dapat menjadi stimulus mujarab untuk mengatasi ancaman krisis pangan maupun penurunan daya beli masyarakat di desa-desa.
Terutama menjelang ramadan hingga lebaran nanti, karena lonjakan harga kebutuhan pokok hampir selalu dirasakan masyarakat ketika bulan puasa datang.
BACA JUGA: Kecewa saat Kunjungan ke Tanjung Priok, Jokowi Ancam Copot Menteri
“Daerah rawan pangan masuk program pengembangan daerah tertentu yang menjadi prioritas kerja kami. Makanya kami terus mendorong agar dana desa yang sudah turun ke kabupaten dapat segera diserap ke desa-desa dan dapat dikelola oleh desa," ujar Marwan, Rabu (17/6).
Marwan menjelaskan, Kementerian DPDTT memiliki program mengembangkan daerah tertentu yang secara khusus membidangi daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, serta daerah pulau kecil dan terluar.
BACA JUGA: Denger Nih Kata Din Syamsuddin, Ramadan Nggak Perlu Sweeping!
Karena itu dengan adanya perhatian pemerintah serta pencairan dana desa, Marwan berharap jangan sampai ada warga masyarakat yang mengalami kesulitan pangan. Ibadah puasa yang dilakukan masyarakat juga tak boleh terganggu akibat lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi saat bulan puasa hingga lebaran.
"Kalau daya beli masyarakat turun karena harga-harga naik, maka saya berharap dana desa bisa menjadi stimulus untuk mengatasi itu. Sekali lagi kami berharap dana desa bisa cepat sampai ke rekening desa, dan bagi kabupaten dan kota yang sudah menyampaikan amanat dana desa itu patut kita apresiasi," ujarnya.
BACA JUGA: Ini Salah Satu PR Besar Calon KaBIN
Mantan anggota DPR ini juga berharap, berkah bulan puasa dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa yang selama ini tidak mendapatkan akses pembangunan yang memadai.
Sementara Kementerian DPDTT katanya, akan memegang teguh komitmen percepatan pembangunan terhadap 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal hingga tahun 2019. "Ini komitmen yang akan kita perjuangkan," ujar Marwan.
Sebagaimana diketahui, Indonesia sejauh ini masih dikategorikan negara rawan pangan. Belum lama ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) merilis data 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan.
Selain itu, 28 persen anak-anak menderita kekurangan berat badan dan 42 persen mengalami stunting atau bertubuh pendek sebagai dampak dari kurangnya gizi. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beredar Rekaman, Perantara Mafia itu Bernama Bambang Suryo?
Redaktur : Tim Redaksi