jpnn.com - JAKARTA -- Dana untuk pembangunan desa kini menjadi polemik dan tengah dipersoalkan oleh dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menyikapi polemik itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak banyak bicara. Ia mengaku menunggu keputusan dalam bentuk aturan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Johan Budi Diplot Jadi Jubir Presiden Jokowi?
"Saya tidak punya pandangan. Undang-undang saja," kata JK di kantor wapres, Selasa malam, (6/1).
Dana dan segala urusan tentang desa kini dipertanyakan kepengurusannya mengingat dua kementerian itu memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Kementerian Desa jelas memiliki fungsi itu. Tapi di sisi lain di Kementerian Dalam Negeri juga memiliki bagian yang mengurus soal administrasi desa. Khawatir tumpang tindih dalam pengurusannya, maka masalah ini telah dipertanyakan oleh parlemen. Terutama dari kubu fraksi PKB di Senayan.
BACA JUGA: Wartawan Bikin Heboh saat Panglima TNI tiba di Pangkalan Bun
JK sendiri enggan banyak bicara mengenai hal itu. Menurutnya, peraturan untuk mengatur masalah desa ini tengah dikerjakan presiden.
"Ya sedang diatur oleh presiden dengan UU yang ada," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Hari Ini PAN Gelar Rakernas, Bicarakan Waktu dan Materi Kongres
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Sebut Jokowi Keliru Pahami DPR
Redaktur : Tim Redaksi