jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, dana desa bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Hal ini untuk menjawab permasalahan pelayanan sosial yang saat ini masih kurang baik di tengah-tengah bangsa ini.
“Dengan paradigma baru, desa mempunyai wewenang menggunakan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Karena itu, kami mengatur melalui Permen (Peraturan Menteri, Red.) beberapa proses dan prosedur dalam penggunaan dana desa," ujar Marwan, Kamis (20/8).
BACA JUGA: Munculnya Simbol Palu-Arit karena Niat Pemerintah Maafkan PKI?
Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa, kata Marwan, dijabarkan empat item prioritas penggunaan dana untuk pembangunan desa. Masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Marwan berharap dengan tersedianya kebutuhan layanan sosial dasar, masyarakat desa tidak lagi kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan sosial lainnya.
BACA JUGA: Waduh, Ada Calon Jamaah Haji yang Berangkat Hari Ini Belum Kantongi Visa
"Kebutuhan akan layanan sosial dasar ini juga menjadi prioritas dari Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data angka kemiskinan di Indonesia per September 2014 mencapai 27,73 juta jiwa, atau sekitar 10,96 persen dari total penduduk Indonesia. BPS menjadikan kebutuhan layanan sosial dasar sebagai indikator utama dalam mendeteksi kemiskinan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: DPR Tuding Menag Lakukan Pembohongan Publik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah: KPK Belum Perlu Dibubarkan
Redaktur : Tim Redaksi