jpnn.com, JAKARTA - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (BPN Prabowo - Sandi) Nizar Zahro meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhenti mengklaim sebagai pihak yang paling punya andil soal dana desa. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, dana desa bukanlah keputusan sepihak pemerintah karena memang sudah menjadi perintah undang-undang.
Menurut Nizar, pemberian dana desa merupakan perintah Undang-undang (UU) Desa. Selain itu, besaran dana desa di APBN ditentukan bersama DPR.
BACA JUGA: Undangan buat Kades agar Hadir ke GBK Bayar Rp 3 Juta untuk Silaturahmi dengan Jokowi
"Jadi, jangan klaim-klaim sepihak," ujar Nizar di Jakarta, Selasa (19/3). Baca juga: Undangan buat Kades: Mohon Hadir ke GBK Bayar Rp 3 Juta untuk Silaturahmi dengan Jokowi
Politikus asal Madura itu menyampaikan hal tersebut untuk merespons kabar tentang undangan kepada para kepala desa di seluruh Indonesia untuk menghadiri acara pertemuan dan silaturahmi dengan Presiden Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 30 Maret mendatang. Setiap perserta yang hadir pada acara itu dikenai biaya Rp 3 juta.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Pembangunan MRT Tahap Dua Segera Dimulai
Lebih lanjut Nizar mengatakan bahwa dana desa adalah uang rakyat. Karena itu, sewajarnya uang tersebut dialirkan kembali ke rakyat.
Nizar pun menegaskan, tidak etis bagi pemerintahan Presiden Jokowi terus mengklaim soal dana desa. "Apalagi ada upaya memanfaatkan dana desa untuk kampanye terselubung, itu sudah menyalahi aturan," ungkap Nizar.
BACA JUGA: Jokowi: Pak Wapres dan Gubernur DKI Sebut Angka Rp 100 T
Legislator Gerindra itu juga mengatakan, memanfaatkan dana desa untuk kampanye terselubung sama saja mengkhianati rakyat desa. "Jangan utak-atik dana desa melalui penyalahgunaan kekuasaan," kata anak buah Prabowo di Gerindra itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunjungi Madura, Kiai Maruf Berharap Menang Telak di Pulau Garam
Redaktur : Tim Redaksi