jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan dua fly over di Kota Bekasi terancam tidak bisa dilanjutkan bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak mengucurkan dana hibah untuk proyek lanjutan jalan layang tersebut tahun ini. Sebab, dana hibah yang diberikan pada 2017 oleh Pemprov DKI sudah habis terpakai.
”Dana bantuan yang diberikan Pemprov DKI tahun lalu untuk proyek dua fly over sudah habis dipakai," terang Kasi Pengembangan, Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Susanto, Kamis (8/11).
BACA JUGA: 32 TPS Ilegal Bikin Wali Kota Gusar
Dia mengakui, pengajuan bantuan untuk pembangunan Fly Over Cipendawa diusulkan ke Pemprov DKI Rp 372 miliar. Sedangkan bantuan untuk proyek Fly Over Rawapanjang diusulkan Rp 188 miliar. ”Pengajuan dana itu hingga fly over selesai,” terangnya. Setelah diajukan kepada Pemprov DKI, akhirnya turun persetujuan bantuan untuk dua proyek fly over tersebut.
Menurut laporan Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI, usulan bantuan hibah untuk Pemkot Bekasi terkait dua proyek jalan layang itu mencapai Rp 403 miliar. Dana itu dibagi Rp 117 miliar untuk Fly Over Rawapanjang dan Rp 286 miliar untuk proyek Fly Over Cipendawa.
BACA JUGA: Roger Jadi Mualaf di Bekasi
Idi juga mengatakan, instansinya berharap dana yang telah disetujui Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI untuk bantuan dua proyek jalan layang itu juga disetujui Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. ”Kekurangan anggaran proyek itu nanti bisa pakai APBD Kota Bekasi atau diusulkan lagi tahun depan," katanya lagi.
Dia juga memaparkan, pembangunan dua fly over itu tidak bisa menggunakan dana APBD Kota Bekasi. ”Terlalu besar anggarannya, sedangkan dana kami terbatas," kata Idi lagi. Seperti yang diketahui, pada 2017 lalu, Pemprov DKI menggelontorkan dana untuk dua proyek jalan itu masing-masing Rp 100 miliar.
BACA JUGA: Usia Bantargebang Tak Lama Lagi
Dua proyek jalan itu selain untuk mengurai kemacetan di simpang Jalan Rawapanjang dan simpang Jalan Cipendawa juga guna menunjang akses ratusan truk sampah DKI yang membuang muatan ke Tempat Pembuagnan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sampai Oktober ini, progres pembangunan dua fly over itu mencapai 65 persen.
Dua proyek fly over itu awalnya terancam mangkrak tahun depan, lantaran Pemprov DKI awalnya tidak mengalokasikan anggaran hibah. Hal ini membuat Pemkot Bekasi meradang. Buntutnya, puluhan truk sampah milik Pemprov DKI yang melintasi kota itu disetop pada pertengahan bulan lalu.
Aksi saling serang statemen antara pejabat dan pemimpin daerah bertetangga itu sempat mencuat di media massa. Polemik itu selesai setelah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu di Balai Kota DKI. Keduanya membahas perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang. Hasilnya, Pemprov DKI kembali memberikan kucuran dana untuk penyelesaian proyek tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala DBMSDA Kota Bekasi Arif Maulana mengakui memang dua fly over yang tengah dibangun itu untuk mempermudah akses truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang. ”Proyek itu terus dikerjakan karena menggunakan anggaran yang diberikan Pemprov DKI tahun lalu," ujarnya.
Dia optimis, Pemprov DKI tetap memberikan bantuan kemitraan untuk melanjutkan pembangunan dua fly over tersebut. Apalagi, dana bantuan yang sudah diberikan Pemprov DKI tahun lalu sudah terpakai semua. "Sekarang tidak ada lagi anggaran, kami menunggu kucuran dana bantuan dari DKI,” tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target PAD Reklame Bekasi Tak Tercapai
Redaktur & Reporter : Adil