jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengungkapkan, tidak akan mencari lahan baru pengganti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.
Kendati diakui, TPST tersebut sudah akan mencapai titik batasnya dalam tiga tahun ke depan. Bahkan saat ini kondisinya kian kritis, dengan terlihatnya tumpukan sampah yang seperti piramida.
BACA JUGA: Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Anies Pilih ke Luar Negeri
Isnawa mengakui, volume sampah yang bermuara di TPST Bantargebang sudah mencapai 39 juta ton. Ketinggian sampahnya sudah mencapai 40 meter. "Namun kapasitas maksimum di TPST Bantargebang ini adalah 49 juta ton, hanya tersisa kapasitas 10 juta ton di sana," ujarnya, Senin (29/10).
Dengan besar volume sampah sebesar 7.000 ton yang masuk setiap hari, umur TPST Bantargebang sudah bisa diprediksi. Masa hidup tempat pembuangan sampah itu hanya tinggal 3 tahun lagi. "Seharusnya pada 2021, TPST Bantargebang tidak digunakan lagi," kata Isnawa.
BACA JUGA: Target PAD Reklame Bekasi Tak Tercapai
Ia menuturkan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk memperpanjang umur TPST Bantargebang. Pertama adalah menambah lahan, kedua adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke sana setiap hari.
Upaya sederhana dikerjakan untuk mengurangi volume sampah ke TPST Bantargebang. Salah satunya dengan mengampanyekan pengurangan kantung belanja sekali pakai atau kantung plastik. "Karena kantung-kantung itu ternyata jumlahnya 40 persen dari sampah di Jakarta," katanya.
BACA JUGA: Warga Ciketing Udik Minta Dana Uang Bau Ditambah
Upaya lain yang akan dilakukan adalah membuat tempat pembuangan sampah berkapasitas 100 ton di tiap kecamatan di Jakarta. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga harus segera menyiapkan fasilitas pengolahan sampah atau intermediate treatment facility (ITF).
"Dengan adanya ITF, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang setiap hari tidak sampai 7.000 ton," katanya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Muhamad Guntur mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seolah bermimpi memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu secara mandiri.
Namun, beberapa program penanganan sampah di DKI banyak yang timbul tenggelam. "Jangan muluk-muluk lah, pengin punya intermediate treatment facility(ITF) di tingkat kecamatan, program di tingkat Pemerintah Kota saja belum jalan," tegas Guntur kepada INDOPOS.
Ia mempertanyakan keseriusan Dinas Kebersihan yang hingga saat ini belum menjalankan program ITF di tiap Pemkot di Jakarta. Sementara anggaran untuk penanganan sampah sudah disiapkan oleh DPRD DKI.
"Kalau skala kecil kita memang lihat ada penanganan sampah dengan teknologi ringan di tengah masyarakat. Tapi itu juga banyak yang tutup," terangnya.
Guntur mengatakan, penanganan sampah tidak harus dengan program yang besar. Bisa saja penanganan sampah dimulai dari program kecil, seperti bank sampah. Ia melihat program tersebut banyak yang gulung tikar.
"Sebenarnya kasih kompensasi kepada tiap kelurahan, pasti Bank sampah akan eksis," katanya. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kata Siapa Ada Swastanisasi Air di Jakarta?
Redaktur & Reporter : Adil