jpnn.com - Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dituntut berlaku jujur dan terbuka dalam melaporkan dana kampanye. Diharapkan tidak ada sepeser pun dana kampanye yang tidak dilaporkan dalam laporan dana kampanye tahap kedua. "Semua transaksi pengeluaran penerimaan dana kampanye yang terjadi, wajib dilaporkan," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, Minggu (16/2).
Sumarno mengatakan, setelah proses tahapan pemilu akan ada audit dana kampanye caleg dan parpol oleh lembaga independen. Oleh karenanya, para caleg harus jujur dan transparan. "Kami harapkan laporan tahap kedua ini dilaporkan sebaik mungkin, terbuka dan sesuai aturan. Sebelum tanggal 2 Maret, seluruh parpol sudah melaporkan dengan baik, tepat waktu agar tidak ada perbaikan," tandas dia.
BACA JUGA: Dari 8.000 TPS, 3.000 Masuk Kategori Rawan
KPU DKI Jakarta, sambung Sumarno, tidak akan mengaudit dana kampanye yang dlaporkan peserta Pemilu 2014 di Jakarta. Audit akan dilakukan akuntan publik independen yang ditunjuk KPU.
Namun sampai kini, ungkap Sumarno, KPU DKI belum mengetahui hasil audit laporan dana kampanye tahap pertama. Berdasarkan aturan, pengauditan akan dilakukan setelah pelaksanaan kampanye usai. "Untuk itu kami berharap peserta pemilu jujur dalam pelaporan dana kampanye," beber dia.
BACA JUGA: DPR Cemaskan Persiapan Pemilu di Kaltim
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun INDOPOS, sejumlah partai yang dinilai tertutup dalam pelaporan dana kampanye yakni, Parta Kebangkitan Bangsa (PKB), PKPI, PBB, dan Nasdem. Partai ini juga tergolong lambat dalam melaporkan dana pemilunya.
Pengamat Politik Perkotaan Sugiyanto, menyoroti partai-partai yang tidak taat aturan ini. Ia pun meminta masyarakat lebih teliti lagi dalam menentukan partai dan caleg yang akan dipilihnya saat pemilu. "Jika tidak taat aturan sebaiknya tidak usah dipilih," tandasnya. (wok)
BACA JUGA: Prabowo Minta Kader Melihat Partai Lain sebagai Kawan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kampanye Caleg Semakin Marak
Redaktur : Tim Redaksi