jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arief Wibowo menyatakan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kalimantan Timur (Kaltim) mengkhawatirkan. Hal ini disimpulkan politisi PDI Perjuangan itu usai kunjungan kerja ke Kaltim pekan lalu.
Dikatakan Arif, masalah geografis di Kaltim menjadi persoalan tersendiri saat pelaksanaan pemilu nanti. Seperti di Kabupaten Malinau, di sana ada puluhan TPS yang sulit dijangkau dengan jalur darat maupun perairan.
BACA JUGA: Prabowo Minta Kader Melihat Partai Lain sebagai Kawan
"Untuk distribusi logistik membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dikhawatirkan nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara untuk hasil sampai ke desa bisa butuh waktu dua hari, padahal aturan hanya sehari, itupun harus sudah ada di desa. Itu yang dikhawatirkan," kata Arif kepada JPNN, Sabtu (15/2).
Kemudian dari aspek pendanaan untuk pengamanan yang masih kurang, masuk di dalamnya biaya Linmas yang belum jelas sampai hari ini. Kemudian untuk honor penyelenggara juga masih menimbulkan polemik.
BACA JUGA: Kampanye Caleg Semakin Marak
"Honor penyelenggara di sana jauh lebih rendah, terutama untuk PPK, PPS, rendah ketimbang Pemilu Gubernur. Itu menimbulkan gejolak di beberapa kabupaten, ada semacam gerakan untuk protes terhadap honor yang justeru lebih kecil daripada Pilkada Gubernur. Ini kan tanggung jawab KPU untuk menjelaskan," ujarnya.
Ditanya soal sosialisasi Pemilu kepada masyarakat, Arif mengatakan persoalan itu yang banyak terjadi. Bahkan, di daerah yang Ia kunjungi tidak banyak orang tahu kapan hari Pemilu dan sebagainya.
BACA JUGA: Ngotot Perpres Tak Perlu Tunggu Mitra Bawaslu Berbadan Hukum
"Sama saja dengan daerah lain. Ini peran dari KPU, tanggung jawab pokok KPU beserta jajaran melakukan sosialiasi ini," tegasnya.
Ditambahkan, soal pendanaan Pemilu memang kerap menjadi masalah karena kondisi geografis dan demogfasi tiap wilayah berbeda-beda. Harusnya persoalan ini sudah dipikirkan KPU saat perencanaan anggaran. Padahal, setiap rapat dengan KPU, DPR selalu menanyakan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk anggaran.
"Dulu yang dikonsultasikan ke DPR kan perencanaan anggaran umum dan kita sudah tanya berkali-kali (dijawab KPU) cukup, kita tanya, jawabnya siap. Tapi setelah kita cek ke lapangan bermasalah. Ini yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan mengganggu jalannya Pemilu, itu yang saya sebut mengkhawatirkan," tandas Arif. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mitra Bawaslu tak Jelas, Kemendagri Ogah Bahas Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi