jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan terlaksananya pembayaran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) periode triwulan I 2024.
Dana kompensasi itu diberikan atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar, dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) bensin (gasoline) RON 90 atau Pertalite ("DK HJE") periode triwulan I 2024 sebesar Rp 29,88 triliun (termasuk pajak) atau Rp 26,92 triliun (tidak termasuk pajak).
BACA JUGA: Pertamina UMK Academy Raih Penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award 2024
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada perseroan dengan memastikan pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada triwulan I 2024 di bulan September ini," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resminya, Selasa (17/9).
Nicke menyampaikan, sebelumnya pemerintah juga telah secara berkala membayarkan dana kompensasi BBM kepada Pertamina.
BACA JUGA: Ubah Sampah jadi Produk Bernilai, Program TJSL Pertamina Dipuji Ibu Negara Iriana Jokowi
Seperti pada Mei 2024 lalu, pemerintah telah menyelesaikan pembayaran DK HJE untuk periode triwulan IV 2023 sebesar Rp 43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp 39,20 triliun (tidak termasuk pajak).
Menurut Nicke, dukungan pemerintah ini sangat berperan dalam mempertahankan kemampuan keuangan Pertamina untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran distribusi BBM sehingga masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau serta tepat sasaran.
BACA JUGA: Tutup Pertamina SMEXPO Bandung 2024, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih Transaksi Ratusan Juta
Dia menegaskan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat berupa penyediaan BBM Bersubsidi.
"Oleh karena itu Pertamina mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak serta mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan,” kata Nicke.
Nicke juga menyampaikan penggunaan BBM dan LPG secara bijak serta penyaluran yang tepat sasaran akan sangat membantu pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara.
“Kami juga terus mendorong agar masyarakat pengguna Pertalite, khususnya saat ini untuk pengemudi roda empat, agar bisa segera melakukan pendaftaran sebagai penerima BBM bersubsidi,” tegas Nicke.
Upaya pengintegrasian teknologi informasi (QR Code Pertalite) akan bermanfaat untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real-time dan memastikan produk bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak menerima.
Berdasarkan catatan, hingga 2 September 2024, sebanyak 4.122.358 nopol kendaraan bermotor telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.
Pada tahap pertama, pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali), dan sebagian wilayah non-Jamali, yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.
Pertamina juga terus melakukan upaya digitalisasi di rantai distribusi BBM dan LPG untuk mendukung subsidi BBM yang tepat sasaran.
Beberapa upaya yang terus dilakukan seperti melalui penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi SPBU, pengembangan alert system yang langsung termonitor di command center Pertamina, serta peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi