Dana Otsus untuk Beli Mobil Pejabat

Jumat, 11 Desember 2009 – 08:28 WIB

TIMIKA – Sesuai ketentuan, dana otonomi khusus (otsus) Papua tidak boleh dipergunakan untuk belanja aparat, melainkan untuk peningkatan pelayanan publikDi Kabupaten Mimika, Papua, ditemukan dugaan penyalahgunaan dana otsus

BACA JUGA: 58 PNS Kalahkan Bupati

Dana otsus yang sudah dikucurkan Pemprov Papua untuk subsidi angkutan udara (penerbangan) warga Distrik Jila selama tahun 2009 sebesar Rp1,1 miliar, ada dugaan malah digunakan untuk belanja aparatur, antara lain untuk membeli mobil pejabat
Salah seorang anggota dewan setempat saat dimintai tanggapan, menilai ini permainan mafia anggaran.

“Ini yang namanya mafia anggaran, dana Otsus yang semestinya dipergunakan untuk masyarakat tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pejabat,” tandas anggota Komisi C, Marianus Maknaipeku, kemarin

BACA JUGA: Semen Menghilang di Asahan

Dia menyebutkan, penggunaan dana Otsus untuk belanja aparat jelas-jelas menyalahi aturan
Sebab, dana Otsus harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.  "Akibatnya guru dan masyarakat tidak bisa kembali ke Jila

BACA JUGA: Kapal Lama Mubazir, Beli Kapal Baru

Kami minta bupati tolong tindak tegas mental pejabat seperti ini,” tukasnya

Data mengenai dugaan penyalahgunaan dana otsus itu didapatkan Radar Timika dari sumber terpercaya, kemarinSumber itu meminta namanya tidak dikorankanModusnya, dana segar yang sudah masuk APBD Kabupaten Mimika TA 2009 itu, oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mimika direvisi lagi pos peruntukannyaMestinya dana Rp1, 1 miliar itu digunakan untuk subsidi angkutan udara warga Jila satu minggu dua kaliKini dialihkan untuk pembelian mobil Toyota Rush salah satu pejabat di Dishubkominfo, membiayai perbaikan Kapal LCT Karaka dan pembayaran honorarium Anak Buah Kapal (ABK) LCT Mumuika.

Padahal, keberadaan pesawat sangat pentingSejak pesawat Pilatus milik Pemda Mimika jatuh beberapa bulan lalu, hingga kini warga Jila ketiadaan transportasi udaraPuluhan warga Jila beberapa hari lalu sempat melakukan pemalangan kantor Dishubkominfo..“Sungguh naif kalau dana Otsus yang semestinya digunakan untuk masyarakat Papua tapi malah digunakan untuk pembelian mobil pejabat atau honorarium ABKItu jelas-jelas sudah melanggar aturan,” ungkap sumber tersebut

“Kalau bisa pejabatnya dipanggil dan dimintai pertanggungjawabanSelama ini warga Jila tidak bisa kembali ke Jila karena ketiadaan trasportasi, jadi oknum pejabat yang sudah pakai dana itu untuk beli mobil harus bertanggungjawab, ini demi masyarakat.  Sebaliknya, dana untuk operasional LCT Mumuika yang selama ini ternyata tidak beroperasi itu dikemanakan? Kalau pertanggungjawaban tidak jelas, harus dikembalikan.  Lebih parahnya lagi, banyak guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Jila tidak bisa kembali ke tempat tugas,” tegasnya

Dia pun mengkritisi masalah dana yang disebutkan untuk pembayaran honorarium ABK MumuikaMenurutnya, itu juga dinilai tidak masuk akal"Sebab, hampir setahun ini kapal tersebut tidak dioperasikanArtinya ABK-nya terima gaji buta, karena kapal tidak beroperasi tapi mereka terima gaji, ini yang harus ditindak tegas,” ucapnyaDia meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika mengevaluasi kembali pemanfaatan dana Otsus di Dishubkominfo

Dia meminta agar Bupati memberikan perhatian mengenai kapal-kapal yang ada"Kalau memang kapal itu untuk melayani warga pedalaman dan pesisir, kenapa sampai sekarang tidak digunakanIni yang namanya memproyekan kemiskinan rakyat, tidak didasari perhitungan yang matang yang dampaknya justru kapal tidak difungsikan”

Dimintai tanggapannya atas informasi itu, Ketua Komisi C DPRD Mimika, Gerson Wandikbo mengaku belum bisa berkomentar karena dirinya belum tahu jika Otsus untuk Jila dipakai untuk beli mobil pejabat“Kalau masalah itu saya kurang tahu, saya harus lihat dokumen dulu,” tuturnyaSedang Kepala Bidang Perhubungan Udara Dishubkominfo, Jhon Rettob, yang dikonfirmasi Radar Timika Kamis sore meminta wartawan langsung mengkonfirmasikan hal itu ke kepala dinas“Maaf saya tidak bisa komentar, langsung saja ke pak kepala dinas,” tutur Jhon.

Saat dimintai komentar, Kepala Dishubkominfo, Suparno yang dikonfirmasi Radar Timika tadi malam belum bisa berkomentar lebih jauhDia malah mempertanyakan siapa yang mengatakan ada dugaan penyalahgunaan data otsus itu“Siapa yang bilang begituSekarang saya lagi ada pertemuan, kalau bisa kita ketemu di kantor saja,” bebernya lantas mematikan HP.(qxt/nen/sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Kalteng, Lebih Tiga Juta


Redaktur : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler