jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengomentari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait anggaran pendidikan Rp 400 triliun namun belum signifikan hasilnya.
Menurut Indra persoalan mendasarnya adalah tidak adanya cetak biru (blue print) di dunia pendidikan.
BACA JUGA: Dana Pendidikan Rp 400 Triliun, Hasilnya Apa?
Menurut Indra dengan tidak adanya cetak biru arah pembangunan pendidikan nasional itu, maka arah pembangunan pendidikan nasional tidak jelas.
Ujungnya anggaran dana pendidikan Rp 400 triliun pun tidak terlihat signifikan hasilnya.
BACA JUGA: Pemkot Bekasi Alokasikan Dana Rp 45 miliar
Dia mencontohkan masih tingginya kasus putus sekolah, padahal pemerintah memiliki program kartu Indonesia pintar (KIP).
Menurutnya besarnya angka putus sekolah menunjukkan biaya sekolah masih mahal. ’’Yang putus sekolah kebanyakan orang miskin,’’ tuturnya.
BACA JUGA: Revisi Pergub soal Dana Beasiswa Tunggu Persetujuan Mendagri
Persoalan putus sekolah itu dipicu karena sekolah negeri justru dipenuhi siswa-siswa dari keluarga mampu dan kaya.
Sementara siswa-siswa dari keluarga miskin tidak bisa masuk sekolah negeri karena tidak bisa menembus seleksi penerimaan siswa baru. Akibatnya anak-anak keluarga miskin sekolah di sekolah swasta dan berbayar.
Selain itu Indra mengkritisi dunia pendidikan yang banyak terjamah urusan politik. Contohnya kepala dinas pendidikan di daerah diduduki oleh pejabat yang tidak berlatar belakang pendidikan.
’’Karena tim sukses, didudukkan sebagai kepala dinas pendidikan. Padahal tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan,’’ tuturnya.
Rencana pemerintah mengangkat guru honorer juga cenderung beraroma politik. Bisa dikaitkan dalam rangka mencari dukungan jelang pemilihan Presiden 2019 nanti.
Dia menjelaskan hasil evaluasi dari Kemendikbud, kualitas guru honorer saat ini belum bagus. Sehingga tidak bisa dipaksakan untuk diangkat menjadi guru honorer.
Indra berharap pemerintah segera menetapkan cetak biru arah pembangunan pendidikan nasional.
Sehingga meskipun ada pergantian rezim presiden, menteri pendidikan, gubernur, bupati, dan walikota, tetap sesuai arah yang sudah ditetapkan.
’’Seperti membangun rumah, kalau ada desainnya, siapa pun tukangnya akan sesuai dengan yang direncanakan,’’ jelasnya. (jun/wan/lyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatah Dana Pendidikan Kemendikbud Dinilai Terlalu Kecil
Redaktur & Reporter : Soetomo