jpnn.com - MATARAM – Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Chairul Mahsul mengatakan NTB sudah memenuhi berbagai kriteria yang bisa memberi nilai plus dalam pengalokasian dana perimbangan. Namun, alokasi dana perimbangan untuk NTB justru lebih kecil dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, NTB mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) berturut-turut.
Kebijakan anggaran pemerintah pusat dinilai tak berpihak ke NTB mengingat pada pemilihan presiden (pilpres) lalu, Presiden Joko Widodo mendulang suara kecil di daerah ini. Namun, kecurigaan itu buru-buru ditampik oleh Direktur Dana Perimbangan Rukijo saat hadir dalam rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTB di Hotel Grand Legi, kemarin.
BACA JUGA: Pelaku Pembunuhan Gadang Menyerahkan Diri
“Tidak ada itu unsur politis. Semuanya memakai formula,” tegas Rukijo seperti dilansir Harian Lombok Pos (Grup JPNN.com).
Lebih lanjut, Chairul menjelaskan dari sisi kriteria fiskal dan pelayanan publik, pihaknya mengaku sudah mengumpulkan data dan membandingkan progres pembangunan NTB dengan provinsi tetangga yakni NTT.
BACA JUGA: Ayo, Lebih Hati-hati Jaga Diri, 272 Orang Meninggal karena AIDS
Untuk angka kemiskinan NTB, kata Chairul, hanya nomor 0,05 persen. Dibandingkan NTT kenaikannya 3,76 persen.
“Jadi dilihat dari kinerja pelayanan masyarakat pun jelas lebih baik NTB. NTT juga belum mendapat WTP,” katanya.
BACA JUGA: Gawattt.. Jelang Hari H Pilkada, Puluhan KPPS di Kotim Mundur
Sehingga, menurut Chairul, menjadi sesuatu yang aneh ketika sekarang NTT justru mendapat DID yang lebih besar daripada NTB.
“Kita menemukan fakta yang berbeda dengan apa yang disampaikan secara teoritik tadi. NTB jelas unggul jika merujuk pada berbagai indikator yang dijadikan poin pertimbangan untuk alokasi dana pusat,” tegas Chairul.
Terkait kejanggalan tersebut, lanjutnya, Gubernur NTB sendiri sudah bersurat kepada Presiden RI dan Menteri Keuangan.
“Kita sudah kirim juga data-data perbandingan itu. Tinggal tunggu jawaban dari pusat seperti apa,” kata Chairul.
Wakil ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan, pihaknya sengaja menggagas pertemuan serupa agar ada kejelasan terkait alasan minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“elama ini kan kita sering dituding tidak kerja. Padahal itu tidak benar. Kami pun juga sudah bersurat ke presiden dan ke menteri untuk mempertanyakan minimnya alokasi anggaran dari pusat untuk NTB,” kata Farouk.(uki/r9/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nursehan Diduga Korban Sindikat Human Trafficking
Redaktur : Tim Redaksi