jpnn.com - JAKARTA- Pemerintah didesak mengarahkan dana repatriasi pada sektor rill dan pembiayaan infrastruktur. Karena itu, harus ada peta jelas untuk melabuhkan guliran dana repatriasi. Tidak cukup hanya mengunci dalam instrumen investasi sepanjang tiga tahun.
”Kalau hanya mengikat tiga tahun dan arahnya tidak jelas, nanti bisa berpindah-pindah setiap hari,” tutur Direktur Indef Enny Sri Hartati dalam diskusi berlabel Menangkap Peluang Banjir Dana Asing.
BACA JUGA: Bangun Superblok 30 Hektare di Surabaya Timur
Enny melanjutkan, arah dana repatriasi pada sektor rill, misalnya seperti pembangunan pabrik akan berdampak positif. Dan, secara langsung bisa dirasakan masyarakat. Itu karena menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian setempat.
Selain itu, repatriasi modal juga harus mendukung rencana pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur. Di mana, pemerintah mempunyai perusahaan khusus menggarap infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). ”Penyalurannya bisa melalui SMI yang memang membidani infrastruktur,” jelas Enny.
BACA JUGA: MEA, Peluang Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Parijono menambahkan, pemerintah telah menawarkan investor untuk masuk proyek infrastruktur.
Maklum, saat ini infrastruktur butuh dana tidak sedikit. Setidaknya, proyek infrastruktur membutuhkan investasi segar sejumlah Rp 5.500 triliun. ”Telah ditawarkan. Karena pemerintah hanya bisa menutupi 40 persen dari kebutuhan Rp 5.500 triliun,” tukas Parijono. (far)
BACA JUGA: Ingin Kalahkan Thailand, Kemenperin Target Produksi 2,5 Juta Mobil
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa Ini, Persatuan Indonesia Tidak Akan Kokoh
Redaktur : Tim Redaksi