Dana Rp2,8 Triliun Tersebar di Banyak Kementrian

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, masalah di perbatasan sangat komplekDi Kalimantan Timur, garis perbatasannya mencapai sekitar 100 kilometer

BACA JUGA: Harus Ada SPM Penyelenggaraan Haji

Dengan garis sepanjang itu, rasanya sulit untuk membuat semacam sabuk keamanan (safety belt) karena akan memakan banyak biaya

Belum lagi, bila kawasannya masuk kawasan hutan lindung

BACA JUGA: Dana Haji Perlu Dikelola Bank Tersendiri

Untuk mengubah peruntukannya, maka harus mendapat izin dari DPR, tak bisa sekedar Keppres"Nah, bisa tidak misalnya diserahkan ke pihak swasta pengelolaan kawasan itu, dengan syarat dia harus membuat belt," ujar Gamawan dalam acara Coffee Morning dan Dialog Publik bertema Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, di gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/7).

Untuk memperkuat aspek pendidikan misalnya, juga cukup berat jika hanya diserahkan ke kabupaten-kabupaten yang ada di perbatasan

BACA JUGA: Sisminbakum Korban Rivalitas Amari v Marwan ?

Karenanya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Gamawan mengaku telah mengumpulkan data anggaran seluruh departemen untuk pembangunan kawasan perbatasan tahun 2011, yang mencapai Rp2,8 triliun"Misalnya untuk transmigrasi, pendidikan, kesehatan, hankam, itu totalnya yang telah teridentifikasi sekitar Rp2,8 triliun," ujarnya.

BNPP sendiri, tahun ini mendapat anggaran APBN Rp25 miliar, untuk proses pembentukan badan iniTahun depan, anggaran BNPP Rp700 miliar, yang dipergunakan untuk mengkoordinasikan dan menggerakan kegiatan di perbatasan"Nanti kita akan menyusun kerangka pembangunan untuk 5 tahun dan 25 tahun," terangnyaPembentukan BNPP adalah tindak lanjut pasal 14 Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Mampu Awasi Jaksa Nakal, Dua Kajari Dicopot