jpnn.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tengah membuka front di mana-mana, termasuk terus berseberangan dengan sekutunya di dunia Barat, terutama dengan Presiden Prancis Emannuel Macron, yang makin memanas menyusul kasus pembunuhan seorang guru dalam kaitan kartun Nabi Muhammad.
Kalau Mustafa Kemal Ataturk yang sekuler berpegang pada adagium "damai di dalam negeri, damai di dunia", maka Erdogan punya motto "nol masalah dengan tetangga." Namun ini sepertinya mulai ditinggalkan.
BACA JUGA: Armenia Curiga Erdogan Ingin Meniru Genosida Era Kesultanan Turki Usmani
Berbicara soal Erdogan adalah juga berbicara tentang Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang selama 18 tahun terakhir menguasai Turki.
Tak seperti partai-partai Islam lainnya di negeri itu, AKP yang menampilkan diri partai moderat pro-Barat sukses menghindarkan pelarangan seperti menimpa pendahulu-pendahulunya.
BACA JUGA: Erdogan Serukan Boikot Produk Prancis, Aksi Bela Islam atau Perang Dagang?
Tapi sejak pertama kali berkuasa, AKP dan Erdogan terus dicurigai sekutu-sekutunya karena dianggap diam-diam membawa agenda islamis sampai kemudian dibuat susah masuk Uni Eropa ketika negara-negara Eropa Timur bekas Soviet begitu mudah diterima blok kawasan termakmur di dunia itu.
Kenangan buruk berabad-abad lalu ketika Ottoman mengharubiru Eropa atau rangkaian perang di masa lalu yang melibatkan Ottoman dan langkah-langkah politik Erdogan sendiri, membuat Eropa setengah hati menerima Turki.
BACA JUGA: Kanada Ogah Bantu Perang Berdarah Turki, Erdogan Sewot
Eropa tahu Turki menempati posisi strategis karena mengontrol Selat Bospurus yang merupakan akses ke Mediterania dari Laut Hitam di mana Rusia berada, tetapi Eropa tak penuh mempercayai Turki.
Mereka mengkritik cara Erdogan menangani separatisme Kurdi, kemudian peran aktifnya di kawasan ini, termasuk dalam revolusi Arab Spring pada 2010-2012 yang mengusik monarki-monarki Arab sekutu Barat.
Hubungan Turki dengan dunia Arab sendiri tak bisa dibilang harmonis, walaupun sama-sama mayoritas Sunni. Turki acap dilihat sebagai kekuatan neo imperial, tak beda dengan Iran yang syiah. Iran, Turki, Arab Saudi dan Mesir sendiri bersaing menjadi pemimpin kawasan dan dunia Islam.
Sikap ambigu sekutu dan tetangga Turki ini membuat Erdogan menebalkan pendekatan Islam politiknya. Namun aktivisme Islamnya berbeda dari Fethullah Gulen, kawan seiring yang berbalik menjadi lawan dan mengakar luas di Turki sebelum kudeta gagal 2016. Gulen menekankan Islam kultural bercorak Turki, sebaliknya Erdogan mempromosikan internasionalisme Islam.
Ketika Arab Spring menumbangkan diktator-diktator mulai Ben Ali di Tunisia sampai Husni Mubarak di Mesir dan Khadafi di Libya, Turki aktif mensponsori gerakan-gerakan prodemokrasi.
Erdogan ingin mengekspor demokrasi "model Turki" ke dunia Islam. Tetapi Barat dan AS khawatir hal itu malah menjadi bumerang bagi monarki-monarki Arab yang menjadi sekutu Barat.
Alhasil Turki berseberangan dengan Barat dan mayoritas pemerintahan Arab. Dalam kasus Ikhawanul Muslimin dan Muhammad Mursi di Mesir misalnya, Turki, dan juga Qatar, mendukung Mursi, sebaliknya Saudi-Uni Emirat Arab (juga Israel) menentang Mursi.
Dalam soal Palestina, Turki mendukung Hamas, sedangkan Saudi serta umumnya pemerintah Arab lebih nyaman dengan Otoritas Palesitina pimpinan Fatah yang sekuler.
Hamas juga aktif didukung kelompok syiah Lebanon Hizbullah yang disokong Iran walaupun Turki berseberangan dengan Iran.
Ketika Mursi dan Ikhawanul Muslimin naik berkuasa, UEA berusaha mendongkelnya. Sikap UEA sering menjadi representasi sikap Saudi yang sama-sama terancam oleh pergolakan regional yang kerap disponsori Turki.
Sampai waktu itu keterliban Turki masih terbatas pada dukungan politik dan media. Pun ketika Rusia melancarkan intervensi ke Suriah pada September 2015 guna membantu rezim Bashar al Assad yang juga ingin Erdogan gulingkan.
Tetapi begitu AS mendukung milisi Kurdi Suriah, Unit Perlindungan Rakyat (YPG), dalam melawan ISIS, Turki tersentak. Bukan karena mendukung ISIS tetapi karena Turki menganggap YPG cabang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Suriah dan PKK selama 40 tahun memberontak terhadap Turki. Turki tak ingin YPG memperunyam ancaman separatisme Kurdi.
Begitu ISIS ambruk dan YPG menjadi kekuatan dominan di bagian utara Suriah, Turki mengerahkan kontingen militernya ke sana.
Sebelum masuk Suriah, Erdogan yang tak menyukai Assad melunakkan sikap kepada presiden Suriah yang syiah ini demi mendapatkan dukungan Rusia yang menjadi patron Assad.
YPG pun digempur. AS dan Barat tak berdaya membela Kurdi karena alasan posisi strategis Turki dalam kerangka NATO dan alasan integritas nasional telah membuat Barat tak bisa terang-terangan menyanggah Turki, kecuali Prancis.
Perubahan sikap Erdogan untuk tak mengecualikan intervensi ke negara lain ini juga dipicu oleh kudeta gagal 2016 yang membuat Erdogan merasa ditikam sekutu-sekutu dan tetangga-tetangganya di Arab, terutama UEA yang dituduhnya merancang kudeta itu.
Perasaan terkepung ini dia sampaikan dalam sidang kabinet awal Oktober lalu bahwa "Turki sedang dikepung dari Kaukasus sampai Balkan, dari Laut Hitam sampai Mediterania dan kawasan-kawasan terdekat. Tapi sepanjang Turki kuat, tak satu pun skenario-skenario pengepungan itu terwujud."
Agresivitas Erdogan itu sendiri diperbesar oleh ketiadaan AS di Timur Tengah yang menciptakan kevakuman di kawasan ini. Dorongan lainnya untuk agresif sudah tentu karena ketergantungan kepada energi.
Lalu amandemen konstitusi Turki pada 2017 yang memberikan kekuasaan luas kepada presiden Turki dalam kebijakan luar negeri dan keamanan, membuat Erdogan kian berani memproyeksikan kekuatan militer ke luar Turki dengan lebih gamblang lagi.
Turki pun membidik Libya di Afrika Utara, Mediterania timur yang kaya cadangan energi bawah laut, dan kemudian Nagorno-Karabakh di Azerbaijan di bentangan Kaukakus.
Saat perang saudara kedua pecah di Libya pada 2014 karena Khalifi Haftar ingin menyatukan Libya di bawah kekuasaannya dalam Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), dukungan Turki baru sebatas dukungan diplomatik kepada GNA.
Namun setelah Mesir, Yunani, Siprus, Israel, Italia, Yordani, dan Otoritas Palestina (PA) membentuk Forum Gas Mediterania Timur (EMGF) awal 2019, Erdogan merasa rencana membangun hub energi besar di Mediterania Timur itu sebagai upaya mengurung Turki.
Erdogan merasa Turki harus mengganggu isolasi ini. Dan langkah pun diambil salah satunya pada November 2019 ketika Turki menandatangani kesepakatan dengan GNA mengenai yurisdiksi maritim di Mediterania timur sehingga Turki mempunyai landasan legal untuk merintangi ekspor energi apa pun dari Libya ke Eropa.
Patroli maritim dan ekspedisi untuk eksplorasi energi di Mediterania timur pun kian gencar dilakukan sampai menciptakan krisis dengan Yunani dan kemudian mengundang Prancis bersuara yang memang acap berseberangan dengan Erdogan pada banyak isu.
Namun di Libya itu, Turki juga berbeda haluan dengan Mesir dan UEA. Perseteruan dengan UEA bahkan tak terpadamkan.
Manakala UEA, Saudi, Bahrain dan Mesir memblokade Qatar pada 2017, Turki segera melindungi Qatar yang merupakan sekutu utamanya di Arab dan pemasok gas penting bagi Turki.
Erdogan menganggap tindakan koalisi Saudi terhadap Qatar adalah upaya mengganti paksa rezim Doha. Turki kemudian menggelarkan pasukan di Qatar guna mencegah intervensi Saudi-UEA ke Qatar.
Manuver-manuver Turki ini membuat kebanyakan negara termasuk dunia Arab melihat Erdogan sedang menampilkan wajah neo-Ottoman.
Langkah-langkah Turki sendiri cenderung menguatkan dugaan itu, termasuk hal-hal kecil seperti membangkitkan lagi simbol-simbol Ottoman seperti memfungsikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid.
Dan ketika Turki yang diklaim tengah mengampanyekan pan-Islamisme menyerukan boikot produk Prancis setelah Macron mengusik kaum muslim menyusul sumpah menjaga sekulerisme Prancis dari serangan radikalisme agama dengan mempertahankan hak mengolok agama, sejumlah pemerintah Arab seperti Saudi dan UEA tak mau masuk terlalu dalam ke wilayah itu.
Dengan sedemikian banyaknya front yang dibuka Erdogan, pernyataan muncul seputar kecukupan energi Turki untuk mengongkosi adventurisme politik luar negerinya yang agresif.
Tapi Erdogan sepertinya memiliki sejumlah kartu truf untuk dimainkan, mulai dari isu dan solidaritas agama, koneksi dengan Rusia dan Tiongkok, atau bahkan solidaritas etnis-etnis Turki dari Semenanjung Anatolia sampai Kaukasus, Asia Tengah, Asia barat daya, dan Xinjiang di Tiongkok.
Erdogan bisa memanfaatkan kesamaan kultural dan bahasa dengan negara-negara Asia Tengah yang kaya energi. Erdogan juga tengah menarik insentif dari jalur pipa gas TurkStream Rusia ke Eropa melalui Turki setelah konflik Rusia-Ukraina mempengaruhi jalur pipa gas Rusia-Eropa via Ukraina.
Uniknya, hubungan Turki-Rusia tidak benar-benar didasari kesalingkepercayaan, sebaliknya lebih kepada menekan potensi konflik, terlebih kedua negara secara historis kerap terlibat berseberangan, termasuk belakangan ini di Suriah dan Nagorno-Karabakh.
Erdogan juga bisa mengandalkan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar ketiga Turki. Tiongkok yang turut menyediakan bantuan likuiditas besar saat Turki melawan dampak pandemi virus corona juga dipandang Turki sebagai sekutu alternatif untuk tak tergantung kepada Eropa dan AS.
Sebaliknya dalam kerangka Prakarsa Sabuk dan Jalan, Tiongkok bisa memanfaatkan Turki sebagai jembatan ke Timur Tengah, Kaukasus selatan, Mediterania Timur dan Eropa. Turki juga membuat Tiongkok bisa meredam tekanan dunia Islam dan negara-negara berumpun Turki di sepanjang Asia Tengah dalam tuduhan persekusi minoritas Uighur di Xinjiang.
Kartu-kartu ini dengan nyaman dimainkan Erdogan sehingga makin percaya diri dan kian berani melawan siapa pun. Dia acap memanfaatkan kerangka memimpin dunia Islam yang sering tidak sejalan dengan kekuatan-kekuatan besar Arab seperti Mesir dan Saudi.
Intinya, Erdogan terus memperbanyak sekutu namun saat bersamaan juga memperbanyak musuh.
Tetapi sejarah mencatat, terlalu banyak memupuk musuh dan membuka front sering menjadi awal dari keterpurukan. (ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil