jpnn.com - Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) memperkuat hasil Muktamar PPP di Bandung dengan Suryadharma Ali sebagai ketua umumnya. Juru bicara DPP PPP Hasil Muktamar Surabaya, Arsul Sani menyamaikan hal itu, Rabu (21/10), menanggapi putusan kasasi MA yang mengabulkan permohonan kubu Munas Jakarta pimpinan Djan Faridz.
Putusan MA juga membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy.
BACA JUGA: Ical: Menkumkam Harus Terbitkan SK Munas Golkar Bali
“Putusan MA hanya membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, namun tidak memerintahkan agar Menkumham menerbitkan SK untuk kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta,” kara Arsul di gedung DPR Jakarta, Rabu (21/10).
Oleh karena itu, lanjut Arsul, secara hukum yang bisa dilakukan oleh Menkumham adalah membatalkan SK tersebut dan dalam diktum berikutnya menghidupkan kembali SK Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung.
BACA JUGA: Pansus Pelindo II Didesak Panggil Menteri Rini
Dalam posisi itu, SDA masih menjabat sebagai Ketum dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal.
“Konsekuensinya begitu (SDA, ketum PPP), Romi jadi Sekjen,” kata Arsul Sani.
BACA JUGA: Kesalahan Novanto dan Fadli Dinilai Setara dengan Krisna Mukti
Menurut Arsul, saat ini mantan Menteri Agama itu sedang dalam tahanan terkait perkara korupsi haji, maka tugas dan fungsinya akan dilaksanakan oleh salah satu wakil ketua umum yang ada. Hal ini, menurut Arsul tidak mengganggu kinerja partai.
“Insya Allah, tidak. Tentu sambil tetap mengikhtiarkan penyelesaian secara baik antar kelompok yang berbeda,” katanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gimana nih? Calon Kada Masih Berstatus Anggota Dewan
Redaktur : Tim Redaksi