jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) versi Munas Bali meminta Menteri Hukum dam Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali.
Hal tersebut disampaikan Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Pansus Pelindo II Didesak Panggil Menteri Rini
Menurut Ical, keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonannya atas pembatalan SK Menkumham yang mensahkan Munas Ancol, Jakarta, merupakan kado untuk ulang tahun partainya ke-51.
Dalam putusan itu, kata Ical, dinyatakan SK Menkimham tidak sah dan memerintahkan kepada Menkumham mencabut SK pengesahan ppengurus Munas Ancol. Putusan kasasi MA juga menguatkan putusan PTUN Jakarta. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Jakarta juga memperkuat putusan PN Jakarta Utara yang menyatakan Munas Ancol tidak sah.
BACA JUGA: Kesalahan Novanto dan Fadli Dinilai Setara dengan Krisna Mukti
“Dengan adanya dua putudan itu jelas Indonesia masih negara hukum, berlaku serta merta kita mengharapkan pemerintah segera menerbitkan SK yang menerima pendaftaran Munas Bali,” kata Ical.
Mantan Menko Kesra itu juga menyebutkan kemenangan tersebut bukan hanya milik Munas Bali tapi seluruh Partai Golkar.
BACA JUGA: Gimana nih? Calon Kada Masih Berstatus Anggota Dewan
Karena, menurut dia, dengan adanya dua putusan itu maka Golkar bisa bersatu kembali dan bersama-sama memenangkan Pilkada serta menyongsong persiapan Pilpres 2019.
“Dengan kemenangan ini maka partai Golkar dapat menjalani pekerjaan dan tugasnya secara bersatu dan mengacu AD/ART partai. Dengan adanya keputusan ini kemenangan kader dan seluruh partai golkar. Kami minta Menkumham mengesahkan hasil Munas Bali. Saya kira pemerintah Insya Allah segera menerbitkannya,” pungkas Ical.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kunci Sukses Pilkada Serentak
Redaktur : Tim Redaksi