jpnn.com - KESEJAHTERAAN sudah seharusnya tidak mengenal tempat. Hal itulah yang menjadi landasan pikiran setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Program perlindungan sosial yang telah berjalan sejak 1 April 2015 itu merupakan salah satu cara pemerintah meningkatkan kesejahteraan warganya. Program yang berada di bawah Kementerian Sosial juga terus menyasar berbagai daerah.
BACA JUGA: Inilah Rencana Kerjasama Inggris dan Indonesia
Papua Barat merupakan contoh nyata daerah yang tak luput dari PSKS. Hingga kini, realisasi penyaluran dana PSKS di Papua Barat telah mampu mencapai sekitar 96 persen atau sekitar Rp 53 miliar.
Bagi Kementerian Sosial, hal itu tentunya merupakan hal yang menggembirakan. Sebab, Papua Barat terkenal dengan kondisi geografisnya yang menantang serta akses lokasi yang sulit. Kerja sama Kementerian Sosial beserta pihak-pihak terkait lain seperti layanan pos dan pemerintah daerah terbukti cukup positif.
BACA JUGA: Pak Buwas, Tolong Ambil Alih Kasus Penyelundupan Miras
Sedangkan di Papua , hanya ada dua kabupaten yang belum tersentuh PSKS. Yakni Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara.
Hal itu terjadi karena sulitnya akses menuju ke dua kabupaten di pedalaman Papua tersebut. Sementara 12 kabupaten lain di Papua telah selesai melakukan penyaluran dana.
BACA JUGA: Fadel Muhammad Diperiksa Kejati Gorontalo Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alkes
PSKS sendiri merupakan program yang menyasar lebih dari 15 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di seluruh Indonesia. Pemberian dana sebesar Rp 600 ribu kepada rumah tangga sasaran itu telah dilakukan melalui seluruh jajaran Pos Indonesia sejak 1 April 2015 lalu.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sampai awal Juli lalu dana PSKS yang telah dicairkan mencapai Rp 9,3 triliun untuk dua kategori penerima. Yakni kelompok pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berjumlah 15,5 juta orang dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah 340 ribu orang.
PSKS merupakan program unggulan pemerintahan Jokowi-JK yang menginginkan masyarakat Indonesia menikmati kehidupan layak dengan taraf kesejahteraan yang terus meningkat. Dana PSKS merupakan kompensasi dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut Mensos, PSKS dapat menjadi solusi atas naiknya harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Diharapkan, masyarakat dapat menggunakannya secara bijak untuk peningkatan kemandirian dan produktivitas keluarga. “Ini kan lebih baik daripada mereka menggunakan jasa rentenir,” ujar Khofifah.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ooo... Ternyata Ini Alasan Kapolri Minta Kopassus Menggembleng Brimob
Redaktur : Tim Redaksi