Darmizal Kembali Sentil SBY dan AHY, Begini Kalimatnya

Senin, 22 Maret 2021 – 15:19 WIB
Darmizal (posisi berdiri) saat konferensi pers di Kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Inisiator kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Darmizal kembali menyinggung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Darmizal menyoroti kedua elite parpol berlogo segi tiga merah putih itu terkait pernyataan mengenai penegakan demokrasi dalam prahara di tubuh partainya.

BACA JUGA: Sekjen Partai Demokrat Kubu Moeldoko Beberkan Landasan Hukum KLB di Deli Serdang

"Demokrasi seperti apa yang dimaksud oleh anak dan bapak tersebut?" kata Darmizal dalam keterangan tertulis, Senin (22/3).

Politikus berdarah Minang itu mempertanyakan demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh SBY dan AHY melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai tahun 2020.

BACA JUGA: Umar Arsal Sebut AHY Pantas Pimpin PD Ketimbang Marzuki Alie Cs

Dia menilai dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak mencerminkan demokrasi UU Partai Politik.

"Dalam Kongres, semua kuasa eksekutif, legislatif, dan yudikatif parpol dihasilkan. Ini demokrasi yang sesungguhnya dalam parpol," lanjutnya.

BACA JUGA: Pengamat Menilai Ada Dampak Baik Apabila KLB Demokrat Disahkan

Mantan wasekjen partai dengan warna kebesaran biru itu menjelaskan, dalam AD/ART PD kekuasaan absolut terletak pada Ketua Majelis tinggi yaitu SBY.

Lebih lanjut, Darmizal menyebutkan ketua majelis tinggi berwenang menentukan kekuasaan eksekutif dengan memilih calon ketua umum, kekuasaan legislatif sebagai ketua majelis tinggi memberi kewenangan mengusulkan AD/ART, dan kekuasaan yudikatif untuk memutuskan prahara di internal partai.

" Inilah demokrasi ala SBY dan apakah ini yang mau ditegakkan oleh SBY. Atau apakah ini yang mau diperjuangkan oleh kubu PD-AHY?" ucapnya.

Darmizal menilai AD/ART PD tahun 2020 tidak melambangkan demokrasi jika tetap memberikan kewenangan absolut kepada ketua majelis tinggi.

Menurut Darmizal, hal ini pertama kali terjadi dalam konflik partai politik. 

"Ini bukan lagi demokrasi tetapi tirani atau kesewenang-wenangan," jelas Darmizal.(mcr8/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler