jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Darul Siska menyebut keberadaan Majelis Etik di internal partainya tak berdasar. Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak mengatur soal Majelis Etik.
Darul sebelumnya dipanggil Majelis Etik Partai Golkar terkait tulisannya berupa surat terbuka untuk Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang viral. Selanjutnya, Majelis Etik Golkar melalui surat bernomor 024/ME/GOLKAR/IX/2019 tanggal 5 Agustus memanggil Darul.
BACA JUGA: Eks Wasekjen Golkar Tuding Majelis Etik Bentukan Airlangga Tak Beretika
Menurut Darul, dirinya memenuhi panggilan Majelis Etik Golkar. Namun, politikus asal Sumatera Barat itu menyebut Majelis Etik Golkar yang diketuai Mohammad Hatta tak punya legalitas.
“Majelis Etik dibentuk oleh ketua umum (Airlangga Hartarto) tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Kalau ada yang mengatakan bahwa Majelis Etik dibentuk berdasarkan keputusan pleno, saya tidak menemukan keputusan pleno menjadi konsideran keputusan tersebut,” katanya.
BACA JUGA: Sentilan Bu Mega buat Airlangga Golkar di Pembukaan Kongres PDIP
BACA JUGA: Main Pecat Ketua Golkar Daerah, Airlangga Hadapi Krisis Legitimasi?
Dosen yang bergabung dengan Golkar sejak dekade 1980-an itu malah menuding Majelis Etik tak beretika. “Saya merasa Majelis Etik sendiri tidak punya etika karena telah mengirim surat kepada saya pribadi, tetapi suratnya beredar secara luas di media online dan grup WhatsApp,” tutur mantan wakil sekretaris jenderal DPP Golkar itu.
BACA JUGA: Bamsoet Dinilai Lebih Membawa Harapan Bagi Kemajuan Golkar
Darul menambahkan, surat terbuka untuk Akbar dan Agung merupakan otokritik. Alasannya, dua politikus senior Golkar itu aktif menggalang dukungan buat Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum.
Sepengetahuan Darul, hingga saat ini tak ada kode etik di internal Golkar yang telah disepakati. Padahal, katanya, seharusnya majelis etik bekerja berdasar kode etik.
“Saya merasa heran mengapa surat saya yang mengingatkan dua tokoh tersebut menyebabkan saya dipanggil untuk klarifikasi oleh Majelis Etik,” tegasnya.
Mantan wakil legislator Golkar itu menegaskan, andai Majelis Etik sudah ada sejak lama dan menjalankan fungsinya secara fair, seharusnya yang dipanggil terlebih dahulu adalah Akbar dan Agung. Menurutnya, posisi Akbar saat ini adalah wakil ketua Dewan Kehormatan Golkar, sedangkan Agung merupakan ketua Dewan Pakar di partai berlambang beringin hitam itu.
Namun, Darul menilai dua tokoh itu bertindak seperti tim sukses bagi Airlangga. Padahal, katanya, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pun belum diketahui.
“Seandainya Majelis Etik memang ada dan telah mengingatkan kedua tokoh tersebut, saya tidak akan membuat surat yang kemudian beredar menjadi surat terbuka,” tegasnya.
BACA JUGA: Bentuk Majelis Etik Golkar, Airlangga Disebut Abuse Of Power
Karena itu Darul menduga Majelis Etik Golkar menjadi alat Airlangga untuk menyingkirkan pihak-pihak yang berseberangan jelang munas. “Majelils Etik tumpul terhadap orang yang mendukung Airlangga Hartarto, namun tajam dan reaktif kepada orang yang mendukung Bambang Soesatyo atau tokoh lainnya,” pungkasnya.(yay/indopos/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Semakin Percaya Diri Dapatkan Kursi Ketua MPR
Redaktur : Tim Redaksi