jpnn.com - JAKARTA - Masalah pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan termasuk Kalimantan Barat tidak ada habis-habisnya. Instansi pemerintah pun tak tinggal diam.
Rapat koordinasi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan operasi darurat asap di Sumatera dan Kalimantan, digelar Sabtu (5/9) siang di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BACA JUGA: Anang: Saya Dipanggil Pulang Kampung, Mohon Doa Restunya
Rapat dihadiri Panglima TNI, Kapolri, KSAD, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Gubernur Sumsel, pejabat Gubernur Jambi dan Kalteng, Gubernur Riau, Danrem dan Kapolda Riau, Jambi, Kalbar, Sumsel, Kalteng serta Kepala Pelaksana BPBD.
Rapat yang dipimpin Sudirman Said Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Menteri Lingkungan Hidup Ad Interim menghasilkan berbagai keputusan.
BACA JUGA: Anang: Jika Penyalahguna Narkoba Direhab, Bandar Menangis Meratap-Ratap
"Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung personil yang dibutuhkan pemda untuk "mengeroyok" api," kata juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (5/9). "Kebutuhan personil TNI dan Polri untuk mengeroyok api sedang dihitung oleh Kementerian LHK," katanya.
Menurutnya, saat ini di Kementerian LHK tersedia anggaran untuk menyewa empat unit air tractor dari Australia untuk pemboman air. "Saat ini baru satu unit yang datang di Riau," tegasnya.
BACA JUGA: DPR Marah Besar Jika Anang Hentikan Kasus Pelindo II
Panglima TNI, ia menambahkan, akan mengerahkan pesawat terbang untuk hujan buatan dan personil TNI. "Sesuai permintaan dari Kementerian LHK dan Pemda," paparnya.
Dia mengatakan, target operasi darurat asap akibat karhutla di Sumatera dan Kalimantan dapat diatasi September 2015 ini. "Penegakan hukum yang lama dan yang berjalan harus segera dituntaskan," katanya.
Menurut Sutopo, beberapa hasil lain dari rapat yakni posko darurat di provinsi agar lebih diaktifkan. Saat Ini sebenarnya BPBD sudah mendirikan Posko.
Namun perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur. Kemudian, menyusun organisasi posko dengan mereplikasi pengalaman penanganan karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014. "Danrem diarahkan sebagai IC (Incident Commander)," katanya.
Dia menambahkan, Menteri LHK akan menetapkan organisasi posko nasional yang berkedudukan di Kantor Kementerian LHK, Selasa (8/9) karena Menteri LHK masih di Oslo.
BNPB akan meneruskan dukungan operasi hujan buatan dan pemboman air. BNPB akan memberikan pendampingan teknis pengalaman keberhasilan penanganan karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014 kepada Kemen LHK dan Pemda.
Selain itu, Kementerian LHK akan menyusun rencana aksi jangka panjang dan pendek tentang penyelesaian karhutla ini.
"Kementerian LHK dan Kementan tahun ini akan melakukan pengadaan alat pemadaman api (masih proses tender)," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anang: Mungkin (Buwas) tak Paham UU Narkotika
Redaktur : Tim Redaksi