jpnn.com - SOREANG-Sekretaris Kelompok Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Bandung, Ahmad Lutfi mengaku heran dengan jumlah peserta seleksi Calan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bandung yang mencapai 4.045.
Pasalnya, menurut data pemetaan tenaga honorer yang dilakukan pada Desember 2010 lalu, jumlah tenaga honorer dengan katagori II hanya sekitar 3.593 orang.
BACA JUGA: Pipa Pertamina Meledak, Warga Dievakuasi
"Tapi, kenapa pada saat seleksi bisa mencapai 4.045. Kenapa bisa seperti itu. Jadi peserta seleksi CPNS di Kabupaten Bandung sebanyak 4.045 akan disangsikan," tegas Ahmad kepada wartawan di Soreang, Senin (4/11).
Memang, lanjut Ahmad, pendataan yang dilakukan pada 2010 tersebut kembali dilakukan verifikasi. Namun, setelah verifikasi jumlahnya justru bertambah. Lutfi menduga ada kejanggalan dalam verifikasi.
BACA JUGA: Heran, Honorer K2 yang Ikut Tes CPNS Bandung Mendadak Bertambah
"Seharusnya setelah dilakukan verifikasi jumlahnya menciut alias berkurang. Ini kok malah bertambah. Ini berarti ada permainan yang dilakukan. Kalau di guru honorer biasanya ada kerjasama mulai dari kepala sekolah sampai tingkat dinas," terangnya.
Ahmad menjelaskan, praktek penambahan jumlah peserta di luar kategori II tersebut seharusnya bisa diantisipasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Seperti diukur dari umur peserta seleksi.
BACA JUGA: Pejabat ke Bali, Dewan Bolos Berjamaah
"Ini sudah jelas ketahuan jika ada yang diluar kategori II. Biasanya indikasi penambahan jumlah peserta dilakukan karena kasihan, masih saudara dan membayar sejumlah uang. Bisa saja manipulasi data di Pasirjambu itu benar terjadi," katanya.
Sementara itu, dugaan manipulasi data saat seleksi penerimaan CPNS juga disesalkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Asep Anwar.
"Jika terbukti ditemukan pemalsuan data harus diselesaikan dengan proses hukum. Saat pelaksanaan seleksi CPNS kemarin, kami pun tidak dilibatkan. Padahal sebelumnya BKPP berjanji akan melibatkan Komisi A sebagai pengawas," sesal Asep.
Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya pun akan melakukan pengusutan terhadap indikasi manipulasi data tersebut. Jika ada temuan pelanggaran, semua yang terlibat harus diproses hukum.
"Iya, kami akan segera meminta konfirmasi kepada BKPP terkait manipulasi data tersebut. Kalau ada temuan itu dan benar adanya harus disikat semuanya. Karena penerimaan CPNS itu harus bersih. Masa di pusat bersih-bersih sementara di daerahnya enggak. Kami akan tetap melakukan pengawasan," pungkasnya. (try)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 26 Honorer K2 tak Boleh Ikut Tes, BKN Tuding BKPP Siantar Arogan
Redaktur : Tim Redaksi