jpnn.com - SOREANG - Sekretaris Kelompok Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahmad Lutfi mengaku heran dengan jumlah peserta seleksi Calan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bandung yang mencapai 4.045. Pasalnya, jumlah tenaga honorer yang ikut seleksi tiba-tiba bertambah.
Ahmad mengatakan data pemetaan tenaga honorer Kategori Dua (K2) yang dilakukan pada Desember 2010 lalu hanya sekitar 3.593 orang.
"Tapi, kenapa pada saat seleksi bisa mencapai 4.045. Kenapa bisa seperti itu. Jadi peserta seleksi CPNS di Kabupaten Bandung sebanyak 4.045 akan disangsikan," tegas Ahmad seperti yang dilansir Radar Bandung (JPNN Group), Selasa (5/11).
BACA JUGA: Pejabat ke Bali, Dewan Bolos Berjamaah
Ahmad mencurigai, terjadinya penambahan data honorer permainan. Apalagi setelah dilakukan verifikasi. "Seharusnya setelah dilakukan verifikasi jumlahnya menciut alias berkurang. Ini kok malah bertambah. Ini berarti ada permainan yang dilakukan. Kalau di guru honorer biasanya ada kerjasama mulai dari kepala sekolah sampai tingkat dinas," terangnya.
Ia menjelaskan, praktek penambahan jumlah peserta di luar K2 tersebut seharusnya bisa diantisipasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). "Ini sudah jelas ketahuan jika ada yang diluar kategori II. Biasanya indikasi penambahan jumlah peserta dilakukan karena kasihan, masih saudara dan membayar sejumlah uang. Bisa saja manipulasi data di Pasirjambu itu benar terjadi," katanya.
BACA JUGA: 26 Honorer K2 tak Boleh Ikut Tes, BKN Tuding BKPP Siantar Arogan
Sementara itu, dugaan manipulasi data saat seleksi penerimaan CPNS juga disesalkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Asep Anwar.
"Jika terbukti ditemukan pemalsuan data harus diselesaikan dengan proses hukum. Saat pelaksanaan seleksi CPNS kemarin, kami pun tidak dilibatkan. Padahal sebelumnya BKPP berjanji akan melibatkan Komisi A sebagai pengawas," sesal Asep.
BACA JUGA: Dahlan Banyak Terima SMS Tanyakan Kelulusan
Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya pun akan melakukan pengusutan terhadap indikasi manipulasi data tersebut. Jika ada temuan pelanggaran, semua yang terlibat harus diproses hukum.
"Iya, kami akan segera meminta konfirmasi kepada BKPP terkait manipulasi data tersebut. Kalau ada temuan itu dan benar adanya harus disikat semuanya. Karena penerimaan CPNS itu harus bersih. Masa di pusat bersih-bersih sementara di daerahnya enggak. Kami akan tetap melakukan pengawasan," pungkasnya. (try/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan TDL Banjir Protes
Redaktur : Tim Redaksi