jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR sudah menerima banyak dokumen tentang tindak-tanduk Direksi Pelindo II dalam mengelola perusahaan pelat merah ini.
Padahal, keberadaan Pansus Pelindo II, belum berumur satu pekan.
BACA JUGA: Seminggu Berlalu, Keberadaan 4 Korban Heli Masih Misterius
"Dari informasi dan data yang masuk ke Pansus Pelindo II sangat bertolak belakang dengan iklan-iklan Pelindo II di berbagai media massa," kata Masinton Pasaribu, Minggu (18/10).
Anggota Pansus Pelindo II ini, menduga ada kebohongan publik yang direproduksi secara terus menerus dan tersistematis oleh Pelindo II yang dipublikasi kepada rakyat, pejabat, pengusaha, hingga presiden.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati: Korupsi Rio Capello Tak Terkait KIH
"Pencitraan palsu dan kebohongan yang disampaikan RJ Lino yang diamini oleh Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN jelas bertolak belakang dengan informasi dan data yang masuk ke Pansus Pelindo II," tegasnya.
Contohnya ujar Masinton, tata kelola pelabuhan yang semrawut, pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan dan tanpa tender, pembangunan pelabuhan baru yang bermasalah, perpanjangan konsesi kontrak anak perusahaan Pelindo II (JICT) kepada perusahaan HPH Hong Kong dia duga melanggar UU nomor 17 tahun 2008 serta mengintimidasi pegawai Pelindo II dan pekerja JICT.
BACA JUGA: Politikus PDIP: Ketahanan Pangan Jangan Sekedar Pencitraan
"Bahkan juga diduga telah terjadi gratifikasi dan suap, menyalahgunakan opini Jamdatun Kejaksaan Agung, hingga memutarbalikkan temuan investigatif BPKP dan BPK," ujar politikus PDIP ini.
"Data yang masuk ke DPR RI ini saya harapkan akan meruntuhkan keangkuhan dan kesemena-menaan yang selama ini dibiarkan," pungkas anggota Komisi III DPR RI ini. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengangkatan Honorer K2 tak Difokuskan pada Kuota 30 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi