jpnn.com - JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arteria Dahlan mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) agar tidak memainkan data ketahanan pangan nasional, apalagi untuk pencitraan.
Hal itu disampaikan Arteria menyikapi peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-35 tahun 2015, di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (17/10). Dalam acara ini, hadir Wapres RI Jusuf Kalla.
BACA JUGA: Pengangkatan Honorer K2 tak Difokuskan pada Kuota 30 Ribu
Arteria mengatakan peringatan HPS mengingatkan bangsa Indonesia tentang lemahnya manajemen tata kelola pangan negara. Pemerintah, kata dia, tidak mampu menghasilkan data yang akurat. Akibatnya sulit memastikan hadirnya informasi ketersediaaan pangan yang akurat dam mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah harus serius dan obyektif dalam memotret pangan nasional. Jangan coba-coba dimainkan, apalagi untuk pencitraan. Hadirkan data akurat terkait berapa jumlah cadangan pangan nasional,” kata Arteria, Minggu (18/10).
BACA JUGA: Presiden Didesak Segera Nonaktifkan Prasetyo sebagai Jaksa Agung
Anggota Komisi II DPR ini melihat ada yang aeh terkait data ketahanan pangan, karena masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah berbeda-beda.
“Saat ini kan lucu, antara kementrian da lembaga datanya berbeda. Ini ada apa? Jangan bermain main terkait pangan, salah kebijakan implikasinya sangat besar. Ini masalah hidup dan kehidupan, masalah kepentingan orang banyak, politik anggaran,” tegasnya.
BACA JUGA: Wouw... Konjen Jepang Tertarik Dengan Yang Berusia 62 Tahun Ini
Karena itu, pihaknya meminta perbedaan data ini diusut tuntas. Karena diantara pemerintah datanya sudah berbeda.
Data BPS untuk GKG (gabah kering giling, red) panen nasional sebanyak 75,5 juta ton. Jika dikonversi menjadi beras (acuan 0,57) menghasilkan 43 juta ton beras. Itu berbeda dengan data pemerintah 28,5 juta ton.
“Belum lagi data di Kementrian Pertanian. Saya sarankan agar pemerintah harus segera memperbaiki metode penghitungan data tentang pangan.
“Ini harusnya terkonsolidasi dengan baik oleh pemerintah. Saatnya berbenah, Negara harus hadir sebagaimana kontrak sosial dalam Nawa Cita,” katanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tendang Anak Majikan Usia 2 Tahun, TKI Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi