Data Kependudukan Bukan Hasil Konspirasi

JAKARTA - Tudingan tentang adanya konspirasi seputar kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak bermunculanDepdagri yang penyusun data kependudukan sering dianggap sebagai awal kekisruhan DPT yang berakibat banyak warga tak bisa menggunakan hak pilih.
 
Namun menurut Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri, Abdul Rasyid Saleh menyatakan, tidak mungkin ada konspirasi dalam pendataan penduduk

BACA JUGA: Dirjen Adminduk Bantah Diperiksa Komnas HAM

"Tidak mungkin ada konspirasiIni murni soal teknis

BACA JUGA: KPUD Jatim Diminta Selektif Rekrut KPPS

NIK (Nomor Induk Kependudukan) itu teknis," ujar Rasyid kepada wartawan di kantornya, Kamis (7/5).
 
Rasyid memang enggan mengomentari kemungkinan konspirasi ituNamun menurutnya, tudingan konspirasi itu sangat aneh karena pendataan penduduk ada di tingkat daerah

BACA JUGA: JK Minta Restu NU

"Kalau memang ada konspirasi, justru yang jadi kepala daerah itu kebanyakan dari Golkar dan PDIP," tandasnya.
 
Karenanya, imbuh Rasyid, dirinya tak masuk ke ranah konspirasi ituAlasannya, pendataan penduduk adalah ranah teknis yang sulit dimasuki konpirasi politisNamun demikian Rasyid mengakui, dampak politik memang tak bisa dihindari"Karena itu yang paling gampang," ucapnya.
 
Untuk itu, Rasyid menandaskan bahwa pemerintah tak ingin lagi dituding menjadi biang kekacauan DPT pada pelaksanaan Pilpres 8 Juli mendatangBahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto sudah meminta gubernur dan bupati/walikota melaporkan progres pemutakhiran daftar pemilih pilpres setiap tiga hari sekali.
 
Rasyid menjelaskan, atas permintaan KPU maka Mendagri telah memerintahkan kepala daerah membantu pemutakhiran daftar pemilih pilpres"Sudah ada surat edaran dari Mendagri untuk gubernur dan bupati/walikota
 
Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafis Anshary meminta bantuan ke MendagriMelalui surat bernomor 688/KPU/IV/2009 tanggal 11 April 2009, KPU secara resmi meminta Mendagri memerintahkan gubernur dan bupati/walikota untuk memberikan bantuan ke KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.
 
Bantuan yang diminta KPU itu antara lain pengerahan Ketua RT/RW dalam membantu petugas pemutakhiran data pemilih pilpres pada setiap TPS, menyediakan tenaga operator di kabupaten/kota untuk pemutakhiran data pemilih, menggandakan DPS yang berbasis TPS yang harus diumumkan di setiap RT/RW, sosialisasi tentang pentingnya DPT di setiap kantor pemerintah.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Bermain di Jalur Ganda