Data Penerima Beasiswa tak Akurat

JAKARTA—Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) diminta untuk mengkaji ulang mengenai rencana alokasi dana sebesar Rp 3,7 triliun untuk program subsidi/beasiswa siswa miskinAnggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengungkapkan, sebelum dana dikucurkan, kemdiknas harus menjamin data jumlah siswa miskin yang akurat

BACA JUGA: Birokrasi Dipersingkat, Penyaluran BOS Makin Lambat

Kriteria siswa miskin juga harus diperjelas.

“Pemerintah seharusnya memiliki data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan berapa jumlah siswa miskin yang berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut,” terang Raihan di Jakarta, Kamis (15/9).

Menurutnya, dari data Kemdiknas  disebutkan, jumlah siswa miskin yang mendapatkan beasiswa sebanyak 5,8 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 3,7 Triliun dalam RAPBN 2012Namun dari data yang tercatat dalam Rencana Kerja Anggaran Kemdiknas tahun 2012, jumlah siswa miskin   jenjang SD, SMP, dan SMA yang dianggarkan dalam RAPBN 2012 tercatat sekitar 1,7 juta siswa dengan anggaran sebesar Rp2,6 Triliun.

“Dari dua data yang disajikan ini saja mengindikasikan adanya ketidakakuratan jumlah siswa miskin yang seharusnya berhak mendapatkan beasiswa

BACA JUGA: Kemdiknas Genjot Anggaran untuk SMP Terbuka

Uniknya, dari jumlah 1,7 juta siswa tersebut, siswa SD penerima beasiswa miskin berjumlah berjumlah 17, 533 siswa dengan nominal mencapai Rp1,3 triliunSementara, siswa SMP penerima beasiswa ini mencapai 1,3 juta dengan anggaran mencapai Rp 740 miliar,” papar Raihan.

Raihan juga mengatakan, kriteria siswa miskin versi BPS pun dinilai sangat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang

BACA JUGA: Nuh Tak Ingin Dinilai Otoriter

Misalnya, bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanahPadahal, kini sebagian besar masyarakat menggunakan bahan bakar gasHarga minyak tanah pun lebih mahal daripada harga gas.

“Syarat rumah tidak menggunakan penerangan listrik pun mengada-adaPadahal listrik kini menjadi kebutuhan vital bagi sebagian besar masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hariKriteria lain yang juga tidak masuk akal adalah penghasilan kepala rumah tangga sebesar Rp 600 ribu per bulanUntuk sebuah keluarga dengan dua anak, jumlah di atas tersebut pun tidak cukup,” jelasnya.

Dengan begitu, maka ketidakakuratan data dan kriteria yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang ini dikhawatirkan bisa menghambat  sasaran yang ditargetkan oleh Pemerintah,  yaitu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah, yang menjadi salah satu prioritas program kerja pemerintah di tahun 2012 ini.

“Padahal, angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya masih tinggi, yaitu sekitar 1 juta siswa putus sekolah dan 2,3 juta siswa yang tak mampu melanjutkan sekolahnya,” tukasnya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswa UI Diminta Tidak Mogok Kuliah