jpnn.com - JAKARTA – Rencana seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2023 yang menyediakan formasi sebanyak 1,3 juta menghadapi masalah krusial.
Keinginan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mempercepat pengadaan 1 juta guru PPPK juga berpotensi menghadapi masalah.
BACA JUGA: Honorer Bisa Menduga Sendiri Masuk PPPK Penuh Waktu atau ASN Menyambi
Bagaimana tidak, di saat pemerintah pusat berulang kali meminta pemda mengajukan usulan formasi sesuai kebutuhan, tetapi di sisi lain ada pembatasan.
Komisi X DPR RI mengungkapkan, ada ketentuan dari pemerintah bahwa instansi yang berhak mengusulkan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 hanya pemda yang porsi belanja pegawainya tidak lebih dari 30 persen APBD.
BACA JUGA: DPR Ungkap Masalah Serius Seleksi CPNS 2024 & PPPK, 1,3 Juta Formasi Buyar?
Ketentuan ini jelas akan berdampak pada jumlah formasi PPPK yang akan diusulkan pemda.
Padahal dengan ketentuan sebelumnya yang hanya mensyaratkan porsi belanja pegawai maksimal 50 persen, sudah banyak pemda yang mangusulkan jumlah formasi minim.
BACA JUGA: Begini Mekanisme Pengangkatan Honorer jadi PPPK Penuh Waktu, Ketat
"Jadi, daerah yang berhak mengusulkan formasi PPPK 2024 hanya bagi yang belanja pegawainya maksimal 30 persen. Ini masalah baru dalam perekrutan CASN 2024," kata H. Muhamad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI dalam raker bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada Selasa (7/11).
Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan komitmennya menyelesaikan program 1 juta PPPK guru.
Salah satunya dengan mengusulkan sejumlah poin penting terkait percepatan perekrutan 1 juta PPPK guru melalui Rancangan PP Manajemen ASN.
"Kemendikbudristek telah mengusulkan sejumlah penyelesaian PPPK guru maupun tenaga kependidikan (tendik) dalam RPP Manajemen ASN yang tengah disusun oleh KemenPAN-RB," kata Menteri Nadiem dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendikbudristek pada Selasa (7/11).
Mas Nadiem menyebutkan sejak program 1 juta PPPK guru dilaksanakan pada 2021 hingga saat ini baru 544.292 guru honorer yang diangkat PPPK.
Pada 2023 masih dibutuhkan 601.386 guru ASN untuk sekolah negeri.
Nadiem mengungkapkan sejumlah solusi yang diusulkan untuk masuk dalam RPP Manajemen ASN adalah matketplace (ruang talenta), perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi kurang peminat.
Belanja Pegawai Membengkak Gegara PPPK
Data resmi Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah belanja pegawai ASN Daerah yang diperhitungkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) telah melebihi 50 persen dari pagu DAU Nasional.
“Prosentase belanja pegawai ASN Daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat seiring dengan penambahan pegawai PPPK dalam rangka memenuhi kekurangan guru dan tenaga kesehatan,” demikian petikan paparan Kementerian Keuangan pada Rakor Penataan Manajemen ASN Pasca-UU Nomor 20 Tahun 2023, Senin (6/11), dikutip dari resmi KemenPAN-RB.
Pada 2021, DAU yang sudah disalurkan oleh pusat sebesar Rp 377,7 triliun dan yang dipakai untuk belanja pegawai ASN Daerah sebesar Rp 222,89 triliun.
Pada 2022, DAU sebesar Rp 378 triliun, belanja pegawai Rp 208,6 triliun.
Pada 2023 DAU yang digelontorkan Rp 396 triliun, belanja pegawai 231,6 triliun.
Pada 2024 DAU meningkat menjadi Rp 406 triliun, dan belanja pegawai diproyeksikan membengkak menjadi Rp256,67 triliun.
“Diproyeksikan, TA 2024 jumlah belanja pegawai ASN Daerah sebesar Rp 256,67 triliun yang disebabkan oleh karena penambahan belanja PPPK.”
Dijelaskan, belanja pegawai PPPK 2024 memperhitungkan jumlah PPPK yang diperkirakan lulus tahun 2023. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu