jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka karena ingin kebebasan dan terlepas dari penjajahan.
Hasto menyampaikan itu ketika selesai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, terkait pernyataannya dalam wawancara di sebuah stasiun televisi nasional.
BACA JUGA: Hadiri Pemeriksaan, Hasto Ingatkan PDIP Partai Sah dan Miliki Fungsi yang Melekat
"Saya telah menunaikan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional, yaitu Liputan 6 SCTV dan Kompas TV, di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga penyataan saya itu dianggap sebagai suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan membuat adanya suatu berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan," kata Hasto.
Hasto menekankan sebagai sekretaris jenderal PDIP, dirinya selalu menyuarakan tertib hukum dan membangun budaya hukum. Dia menegaskan Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya dalam membangun supremasi hukum.
BACA JUGA: Deddy PDIP Dengar Kepala Otorita IKN dan Wakilnya Bukan Mundur, Tetapi Dimundurkan
"Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita, sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat," jelas Hasto.
Hasto juga mengulas sejarah bahwa para pendiri bangsa kita ketika masa penjajahan kerap dikenakan pasal-pasal kolonial.
BACA JUGA: Bakal Hadiri Pemeriksaan di Polda, Sekjen PDIP Singgung Fungsi Parpol
Dia mencontohkan Bung Karno dan Bung Hatta harus dipenjara dan dibuang saat menyuarakan cita-cita kemerdekaan bangsa itu.
"Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader Partai, ini adalah suatu ritual kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran, dan legacy yang dibangun oleh Bung Karno, Ibu Megawati Soekarnoputri adalah legacy agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya, dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan apa pendapatnya itu," kata Hasto.
Hasto menambahkan dirinya juga punya kewajiban untuk menyuarakan apa yang terjadi dengan Pemilu 2024. Menurut Hasto, hal itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan Pemilu 2024.
"Yang semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan dari proses hukum yang dilakukan di MK, sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya dan kemudian, yang saya sampaikan ini terkait dengan produk jurnalistik yang diatur dengan UU Pers dan kebebasan pers merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah," tegas Hasto.
Hasto juga mengingatkan bahwa Megawati Soekarnoputri saat memperjuangkan reformasi keliling Indonesia untuk menyerap aspirasi rakyat yang saat itu dibungkam oleh rezim. Karena itu, lanjut Hasto, PDIP juga menginginkan agar hukum tetap terjaga di Indonesia.
"Itulah yang kami lakukan dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum," tegas Hasto.
Hasto juga menyampaikan terima kasih kepada Sekjen Partai Hanura Benny Rhamdani dan koleganya di PDIP, antara lain Andreas Hugo Pareira dan Ronny Talapessy. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto PDIP, Rocky Gerung, hingga Novel Baswedan Bertemu di UI, Ada Apa?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga