jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah memprioritaskan peningkatan daya beli masyarakat di berbagai daerah..
Menurut dia hal ini penting ketimbang menarik lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
BACA JUGA: Demi Mengungkit Daya Beli, Mufida Minta Skema Pembayaran THR 2021 Tidak Dicicil
Anis menilai investasi dalam ekonomi makro tidak memiliki peran sebesar konsumsi rumah tangga yang mendominasi kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 57 persen.
“Jika tujuannya ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahwa kita tahu tahun 2020 kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama tiga kuartal berturut-turut, jadi kalau mau menaikkan yang terbesar adalah dari variabel konsumsi rumah tangga,” ujar Anis dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (2/5).
Adapun indikator konsumsi rumah tangga ialah pembelanjaan dari masyarakat, sehingga para pemasok dapat memasok barang-barang untuk masyarakat.
BACA JUGA: Ekonom Ragu Relaksasi PPnBM Dongkrak Daya Beli, Kenapa?
Hal tersebut, lanjut Anis, akan menggerakkan ekonomi sehingga roda perekonomian dapat berjalan.
"Daya beli masyarakat memiliki hubungan dengan pendapatan," katanya.
Anis menilai keterpurukan pendapatan akibat adanya PHK dan usaha masyarakat yang bangkrut.
"Sehingga mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Secara kasat mata negara-negara sedang fokus dalam menangani pandemi, karena ketika pandemi berakhir, ekonomi dapat bergerak lagi," ujar Anis.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki daya beli masyarakat melalui pertolongan bantuan dana sosial (bansos) atau membangun lapangan pekerjaan.
Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menginginkan pemerintah dapat memperpanjang Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam rangka menggenjot konsumsi masyarakat menyambut periode Lebaran atau Hari Raya Idulfitri.
"Sebaiknya pemerintah memperpanjang Program BST untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada Mei 2021," kata Heri Gunawan.
Menurut dia, memperpanjang BST yang telah digulirkan selama empat bulan pertama 2021 (Januari-April) juga diharapkan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3 persen.
Dia berpendapat memperpanjang BST akan menjadi solusi atas rendahnya konsumsi atau daya beli masyarakat setelah pemerintah melarang mudik Lebaran. Padahal, mudik dinilai bisa memantik konsumsi masyarakat lebih tinggi.
"Saat ini pemerintah sedang menggulirkan Program BST yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Besaran bantuan sebesar Rp300 ribu/KPM selama empat bulan," ungkap Heri.
Bila selama Ramadhan dan Idulfitri tidak ada BST, kata dia, hal itu akan bisa berpotensi memperburuk kondisi perekonomian. Dia mengingatkan pada 2020 lalu pemerintah juga telah mencairkan THR sebesar Rp 29,382 triliun. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia