jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyinggung soal tenaga honorer hingga pekerja asing ketika menyodorkan pertanyaan kepada rivalnya KH Ma'ruf Amin, dalam sesi pertama debat terbuka Cawapres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu malam (17/3).
Dalam pernyataan pembuka debat terbuka itu, Sandi mengatakan disaat angka penangguran masih ada 7 juta dan kualitas lapangan pekerjaan negeri ini belum optimal, pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing.
BACA JUGA: Alasan Sandiaga Angkat Isu TKA Dalam Debat Cawapres
Sebagai contoh antara lain, keharusan mereka bisa berbahasa indonesia, perbandingan jumlah TKA dan tenaga kerja lokal, serta bekaitan dengan visa khususnya bagi tenaga kerja yang ada pada strata terbawah.
"Kita melihat banyak sekali saudara kita belum bekerja, tapi di sis lain justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada tenaga kerja asing. Tenaga honorer pada hari belum mendapat keadilan, mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraannya," ucap Sandi.
BACA JUGA: Maruf Amin Banggakan BPJS Jadi Asuransi Terbesar di Dunia
Pendamping Prabowo Subianto itu juga menyebut bahwa sistim outsorching yang saat ini berjalan tidak saja memberatkan dunia usaha, tapi juga sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak adanya kepastian kerja.
Kemudian, sistim upah juga menekan serikat pekerja, para pengemudi transportasi online juga belum mendapatkan perilndungan kerja yang selayaknya.
BACA JUGA: Debat Cawapres 2019 : Perdebatan Seru Sandi dan Kiai Maruf soal Pekerja Asing
"Strategi apa yang Bapak Kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam penyediaan tenaga kerja bagi anak-anak negeri sendiri?" tanya Sandi.
Pertanyaan tersebut direspons Kiai Ma'ruf dengan menyatakan bahwa tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. "Jumlahnya di bawah 01,01 persen dan itu paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya," ucap Ma'ruf.
Ketua nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MU) itu menuturkan, penciptaan lapangan kerja kepada masyarakat akan dilakukan dengan memberikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha maupun dunia industri.
"Mmemberikan akses keuangan yang mudah, seperti KUR, pengembangan bank wakaf mikro, mekaar dan lain-lain, sehingga dunia usaha tumbuh dan terbuka lapangan kerja," jelasnya.
Dia juga menyinggung tentang kemajuan di bidang teknologi dengan tersedianya infrastruktur langit atau digital yang dalam 4 tahun terakhir mampu menumbuhkan sekitar 1.000 starup baru. Padahal, katanya, di Iran butuh waktu 10 tahun untuk bisa mengembangkan usaha sebanyak itu.
"Karena itu sampai 2024, kami estimasikan kita bisa menumbuhkan 3.500 starup baru, sehinga bisa membuka lapangan kerja. Walaupun angka penganggruan sudah turun, akan terus ditekan turun lagi," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi Tak Tunggui Kiai Maruf Berdebat, Ini Alasannya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam