jpnn.com, BANDUNG - Deddy Mizwar menolak rencana Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan jenderal polisi sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat (Jabar).
Bakal calon gubernur yang nyalon bersama Dedi Mulyadi itu khawatir hal tersebut memengaruhi proses di pilgub Jabar. Sebab, salah satu bakal calon berasal dari unsur Polri, yaitu Anton Charliyan.
BACA JUGA: Soal Pj Gubernur, Pak Jokowi Heran kok Banyak yang Suuzan
”Kemungkinan nanti ada keterkaitan dengan pilkada itu sendiri,” ujar Deddy kepada Jabar Ekspres (Jawa Pos Group).
Dia memerinci, Pj gubernur menjabat mulai 13 Juni. Padahal, coblosan diadakan pada 27 Juni. Di antara waktu itu, kata dia, perlu diwaspadai.
BACA JUGA: Polisi jadi Pj Gubernur? Pak JK: Tidak Harus tapi Boleh
’’Kok tiba-tiba (Pj gubernur) polisi, kontestan (pilgub Jabar) ada dari polisi. Nah, daripada mengundang tanda tanya, mending menurut saya dikaji ulang,” tegasnya.
Deddy juga menganggap rencana itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat gubernur harus berasal dari pimpinan tinggi madya, bukan institusi lain.
BACA JUGA: 17 Pilgub tapi Kemendagri Hanya Punya 14 Pejabat Eselon I
’’Bagaimana juga kemampuan polisi dalam mengelola pemerintahan daerah,” katanya, bernada tanya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi lebih diplomatis. Dia menganggap pilgub Jabar tidak seseram yang dibayangkan hingga harus menempatkan Pati Polri sebagai Pj gubernur.
Sebab, selama ini kontestasi politik tidak pernah mengalami intervensi dari pihak mana pun dan selalu berlangsung aman damai.
Dedi mengungkapkan, selama jalannya pilkada Jawa Barat, tidak pernah terjadi isu SARA. Sebab, masyarakat sudah dewasa serta terbiasa melaksanakan pesta demokrasi dengan baik.
”Jangankan pilgub yang tingkat resistansinya rendah, saya (bupati Purwakarta, Red) bikin pilkades serentak di 150 desa saja berjalan aman,” urainya.
Pendapat berbeda disampaikan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. ’’Saya secara pribadi setuju-setuju saja dan tidak keberatan siapa pun itu. Itu wewenangnya pusat dan saya serahkan kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
Meski demikian, Uu sangat menitikberatkan soal dasar hukum dan pelanggaran. ”Saya tidak keberatan selama tidak ada payung hukum yang dilanggar,’’ jelasnya.
Disinggung mengenai kemungkinan Pj gubernur tidak netral, dia mengembalikan pada penafsiran masing-masing.
Pasangan Ridwan Kamil tersebut sangat mengandalkan peran Bawaslu Jawa Barat. Sebab, Bawaslu akan mengawasi dan memastikan netralitas pilgub Jabar.
’’Saya pikir Polri pun memiliki aturan mengenai kewajiban netral, apalagi berusaha memenangkan pasangan calon yang memang sama-sama dari Polri,” ungkapnya. (mg2/mg1/ziz/rie/c17/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menurut Bamsoet, Pj Gubernur Sipil Juga tak Jamin Netralitas
Redaktur & Reporter : Soetomo