jpnn.com, BERAU - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menilai kapasitas pekerja di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, masih kurang.
Padahal, Berau memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.
BACA JUGA: Komisi IX Kaget Temukan Pasien BPJS Beli Obat Sendiri
“Kami sudah mendengar bahwa di Berau potensi lapangan kerjanya ada, tetapi pelatihannya tidak ada,” ujar Dede usai berdialog dengan Pemerintah Daerah Berau di rumah dinas bupati Berau baru-baru ini.
Dari informasi yang dihimpun, upah minimum regional (UMR) di Berau sudah lebih dari Rp 3 juta.
BACA JUGA: Tangani Gempa Lombok, Perlu Lembaga Khusus Seperti BRR Aceh
Namun, Dede menilai yang dibutuhkan Kabupaten Berau adalah pengembangan pendidikan untuk tenaga kerja.
“Artinya, kalau dari angka kesejahteraan, pendapatan di sini sudah sangat tinggi. PT Berau Coal itu membayar Rp 3,5 juta. Oleh karena itu, di sini yang dibutuhkan adalah pengembangan pendidikan untuk para tenaga kerja,” tambah Dede.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Dorong Gerakan Koin untuk Lombok
Terkait usulan pembangunan badan latihan kerja (BLK) di Berau, Komisi IX DPR RI akan memfokuskan konsep keterkaitan dan kesepadanan atau link and match.
“Banyak usulan dari daerah untuk pembangunan BLK dengan gedung bagus-bagus tetapi lapangan kerjanya tidak ada. Nah, yang kami fokuskan kami sampaikan link and match. Kebutuhan industri, kebutuhan lapangan kerja, lalu diisi dengan konten dari para pekerjanya,” jelas Dede.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, dengan konsep link and match, BLK bisa berfungsi secara efektif.
“Di situlah BLK berfungsi. Oleh karena itu, ada komitmen pemerintah provinsi akan membangun gedungnya, pemerintah kabupaten menyiapkan lahannya, pemerintah pusat menyiapkan peralatannya dan instrukturnya,” kata Dede.
Dede menambahkan, peralatan di BLK menjadi penting. Sebab, peralatan untuk sektor-sektor pertambangan mahal.
Selain itu, instruktur juga harus khusus. Dia menambahkan, realisasi BLK bisa dilakukan apabila masyarakat sudah clean and clear dan tidak ada masalah sehingga pembangunan bisa berjalan.
“Namun, itu akan bermanfaat ketika stakeholder daerah-daerah pertambangan bisa mendapatkan tenaga kerja yang nanti sudah kompeten di bidangnya,” imbuh politikus dapil Jawa Barat itu. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Puji Pelayanan KPP Madya Denpasar
Redaktur : Tim Redaksi