jpnn.com - jpnn.com - Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seakan tak pernah habis. Sayangnya, sebagian besar sumber permasalahan justru ada di dalam negeri.
”Dari seratus persen (permasalahan), 80 persennya ada di dalam negeri. Seperti tak ada pertanggungjawaban dari pihak swasta, tak memiliki paspor, tak memiliki visa, tak memiliki dokumentasi yang cukup, tak diberikan pelatihan. Seperti bodo amat, yang penting kerja di luar. Nah masalah seperti itu, lebih banyak dari pihak kita,” kata Dede kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/2).
BACA JUGA: Banyak TKI Bermasalah, Pemerintah Harus Tanggung Jawab
Dede pun mengungkapkan untuk meminimalisir permasalahan itu, pada Rapat Timwas (tim pengawas) TKI DPR RI pekan lalu, dibahas secara khusus soal perlindungan.
Dalam pertemuan itu, Ia pun menyayangkan pihak pemerintah, yang hingga saat ini belum satu suara seperti BNP2TKI dan Kemenaker khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.
BACA JUGA: Dede Yusuf Sepakat dengan Pernyataan Pak JK
”Padahal, sekarang ini perbaikan undang-undang dalam permasalahan TKI sudah kita siapkan. Tapi, pemerintahnya yang justru belum sepakat. Bagaimana mau dijalankan, jika pemerintah belum sepakat dalam persoalan TKI ini,” cetus Dede.
Pembenahan Undang-Undang pada persoalan TKI ini, kata anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu, kedepannya pemerintah yang akan berperan aktif dan bukan lagi pihak swasta.
BACA JUGA: Rapat Dengan Pak JK, Dede: Nanya Jangan Galak-galak
”Jadi kedepannya, mulai dari perlindungan, komposisi, permintaan dari pihak luar, Negara yang akan lebih berperan dan bukan swasta lagi. Lalu, pihak swasta tugasnya hanya untuk merekrut calon TKI, melatik dan mendidiknya serta memberikan setifikat dan membuatkan dokumentasi kepada calon TKI agar dilindungi Negara,” jelas Dede.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh P. Daulay. Anggota DPR RI Fraksi PAN ini mengatakan, jika dalam rapat timwas TKI DPR beberapa waktu lalu, pihaknya secara khusus membicarakan perlindungan TKI pada saat penempatan di luar negeri.
”Timwas kemarin mengundang berbagai pihak. Ada BNP2TKI, PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta), konsul RI di Hongkong, dan LSM. Kita mau mengcrosscheck informasi dari berbagai pihak tersebut,” kata Saleh dalam pesan singkatnya.
Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini juga mengatakan, kalau secara umum masalah TKI kita adalah ketidaksesuaian dalam system pembayarannya.
”Banyak yang dijanjikan gaji besar, namun realitanya gaji berbeda dengan kontrak. Bahkan, lembur pun tidak dibayarkan. Yang lebih parah, gaji yang tidak dibayar dan pemutusan kontrak sepihak,” jelas Saleh.
Dalam rapat timwas itu, Saleh mengaku, pihak-pihak yang diundang diminta pendapatnya termasuk alternatif solusi yang ditawarkan.
”Semua pihak diminta bertanggung jawab, baik pemerintah maupun PPTKIS. Timwas menginginkan agar penempatan TKI di luar negeri tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi lebih mengedepankan aspek kemanusiaan,” aku Saleh.
Lebih lanjut katanya, hal lain yang dibicarakan adalah terkait upaya mengurus administrasi keimigrasian TKI yang bermasalah. Timwas menilai banyaknya TKI yang korban akibat kapal karam lebih disebabkan persoalan administrasi keimigrasian.
”Intinya, kita menginginkan agar TKI kita bisa pulang dengan selamat, meskipun administrasi keimigrasiaannya ada yang bermasalah. Justru, peran pemerintah adalah menyelesaikan administrasi keimigrasian itu,” tandas Saleh. (dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolonglah, Jenazah TKI Asal Brebes Tertahan di Malaysia
Redaktur & Reporter : Adil