jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 sebesar Rp 219,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yakni Rp 217,6 triliun yang turun 0,1 persen dari Januari 2019.
Sri Mulyani menuturkan realisasi pendapatan negara itu mencapai 12,6 persen dari target APBN yaitu Rp 1.743,6 triliun.
BACA JUGA: Mau Lapor SPT Pajak Online Tetapi Lupa EFIN, Begini Solusi Mudahnya...
“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu Februari belum terjadi pandemi pendapatan negara justru terkontraksi 0,1 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa (23/3).
Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara Rp 219,2 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 37,3 triliun, dan hibah Rp 0,1 triliun.
BACA JUGA: DJP Kemenkeu Catat 4,53 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Per Hari Ini
Dia memerinci penerimaan perpajakan Rp 181,8 triliun mampu tumbuh 1,7 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu yakni Rp 178,6 triliun.
"Serta lebih baik dibandingkan Januari 2021 yang terkontraksi 15,3 persen," papar dia.
BACA JUGA: Belum Sempat Lapor SPT Tahunan? Agar Mudah, Begini Caranya...
Lebih lanjut, kata dia, dari sisi penerimaan perpajakan yang meliputi penerimaan pajak sebesar Rp 146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp 153,6 triliun.
Penerimaan itu, ujar Sri Mulyani, terdiri dari PPh migas Rp 5,1 triliun atau turun 22,5 persen (yoy) daripada periode sama tahun lalu sebesar Rp 6,6 triliun.
Kemudian penerimaan perpajakan yang meliputi pajak nonmigas sebesar Rp 141 triliun atau turun empat persen (yoy) dari Februari 2020 Rp146,9 triliun.
Penerimaan itu, lanjut Sri Mulyani, terdiri dari PPh non migas Rp 80,2 triliun, PPN Rp 59,1 triliun, PBB Rp 0,2 triliun, dan pajak lainnya Rp1,5 triliun.
“Apa yang memberikan kontribusi positif (pada penerimaan perpajakan)? Yaitu PPN sudah tumbuh 5,2 persen,” ujar Mantan Direktur Pelaksan Bank Dunia itu.
Dia juge menjelaskan, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp 35,6 triliun atau 16,6 persen dari target Rp 215 triliun. Angka itu, menurut dia, tumbuh 42,1 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp 25,1 triliun.
Sri Mulyani menyerbut, pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp 28,3 triliun yang tumbuh 48,3 persen dibanding Februari 2020 Rp 19,1 triliun atau 15,7 persen dari target APBN Rp 180 triliun.
Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp 5 triliun dan merupakan 15 persen dari target APBN Rp 33,2 triliun. Kendati demikian, ungkap Sri Mulyani, terkontraksi hingga 9,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 5,5 triliun.
"Untuk bea keluar yang mencapai Rp 2,4 triliun mampu tumbuh 380,4 persen dari Februari 2020 Rp 0,5 triliun dan 132,8 persen dari target APBN Rp 1,8 triliun," papar dia.
Selanjutnya, perempuan kelahiran Bandarlampung itu mengatakan, untuk PNBP yang pada Februari 2021 sebesar Rp 37,3 triliun atau 12,5 persen dari target Rp 298,2 triliun.
Atau, lanjut dia, terkontraksi 3,7 persen dibanding Februari tahun lalu Rp 38,8 triliun.
"Untuk hibah yang realisasinya R p0,1 triliun merupakan 6,2 persen dari target Rp 0,9 triliun dan terkontraksi 69,1 persen dari Februari tahun lalu Rp 0,2 triliun," ujar Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia