jpnn.com - PANITIA Khusus (Pansus) Angket Pelindo II sudah memasuki pekan kedua melakukan pengumpulan data dan keterangan para pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan berbagai kasus di PT Pelabuhan Indoneisa (Pelindo) II (Persero).
Pihak-pihak yang sudah memberikan keterangan dan klarifikasi antara lain Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT), mantan kepala penyidik sekaligus mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomio Khusus (Tipideksus) Bareskrim Brigjen Pol (Purn) Victor Edi Simanjuntak, mantan Kabareskrim Komjen Budi Gunawan, dan Kabareskrim Komjen Anang Iskandar.
BACA JUGA: Sulit Angkat Guru Honorer Bukan Sarjana
Sejumlah nama lain juga masih menunggu antrian untuk dimintai keterangannya oleh Pansus yang dipimpin anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Seperti Jaksa Agung HM Prasetyo, Dirut Pelindo II RJ Lino, hingga Menteri BUMN Rini Soemarno, yang namanya juga disebut-sebut dalam pusaran kasus Pelindo II.
Nah, seperti apa perkembangan kinerja Pansus ini? Apakah sudah mendapatkan benang merah kerumitan pengelolaan PT Pelindo II dan kawasannya di Tanjung Priok? Berikut wawancara reporter JPNN M Fathra Nazrul Islam dengan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, Selasa (27/10).
BACA JUGA: 17+...Tak Apa Nggak Olahraga, Tapi Rajin Melakukan Hubungan Seks
Bagaimana perasaannya memimpin Pansus yang sejak awal cukup kontroversi, terutama saat penggeledahan di Pelindo II oleh Bareskrim, yang diduga juga jadi bumerang bagi Kabareskrim ketika itu, Komjen Budi Waseso?
Ya deg-degan juga. Artinya ini kasus yang cukup besar dan sebetulnya kalau dari narasumber yang ada, itu tidak terbatas pada persoalan crane, ada persoalan lain, perpanjangan konsesi, global bone, dan penyediaan barang di Pelindo. Ini yang akan kami ungkap.
BACA JUGA: Pengangkatan Honorer K2 Hanya Angan-angan
Deg-degan kenapa tadi? Apa ada tekanan-tekanan?
Kalau tekanan, jujur sudah ada, baik langsung atau tidak langung. Tapi ini tugas konstitusi, ya sudah tegas saja. Banyak yang support saya, meminta jagan mau hanya dilokalisir pada persoalan crane. Ini persoalan jauh lebih besar, tidak hanya crane. Perempuan di sini hanya dua, saya dan Bu Irma (Irma Suryani dari Fraksi Nasdem). Tapi teman-teman yang lain juga sangat backup, mencoba mengarahkan agar pansus angket bukan untuk menyasar orang per orang, tapi ini adalah semangat menyelematkan aset-aset negara di BUMN. Jangan sampai di privatisasi, ini adalah milik rakyat. Tidak boleh aksi korporasinya bertentangan dengan Undang-undang.
Pansus kan sudah berjalan hampir dua minggu, apa nih gambaran yang sudah diperoleh Pansus?
Ya, ada indikasi-indikasi kesalahan tata kelola. Saya tidak menuduh tapi ada indikasi. Itu harus diperdalam. Itu berdasarkan dokumen, kesaksian, data yang masuk kepada kami. Tapi kalau dalam penyelidikan kemudian kita bandingkan, komparasi berbagai data, itu ternyata tidak ada persoalan ya kami anggap tidak ada persoalan.
Sebaliknya, kalau ada persoalan, tentu saja melanggar konstitusi. Terkait BUMN tentu saja bagaimana BUMN itu sesuai nafas amanat pasal 33 UUD 1945, karena itu Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mengeluarkan keputusan bahwa aset BUMN adalah aset negara. Kemudian ada UU terkait, UU Pelayaran, UU BUMN, UU Keuangan Negara, pasti dalam konteks itu akan kami lihat apakah ada persoalan pelanggaran terhadap konstitusi di UUD dan perundang-undangan terkait.
Artinya bisa dipastikan Pansus Pelindo II bekerja bukan untuk mempolitisasi seseorang?
Tentu saja. Bahwa DPR adalah ranah politik, yang namanya konstitusi, perundang-undangan adalah produk politik, termasuk kebijakan-kebijakan BUMN adalah terkait kebijakan politik termasuk PMN (penyertaan modal negara), pinjaman utang luar negeri, kereta cepat. Itu lahir dari keputusan politik. Ada perpresnya, PP-nya.
Saya kira kalau dikatakan tidak ada kaitan dengan politik tidak bisa juga, tapi politik dalam konteks yang saya sampaikan tadi, bukan politisasi.
Kasus Pelindo masih menimbulkan banyak pertanyaan. Anda sendiri melihat gak ada misteri apa sih di balik Pelindo II? Apalagi pernyataan Kabareskrim dan mantan Kabareskrim saling bertolak belakang melihat kasus ini?
Sebagai seorang politisi tentu ada insting-insting politik, kami (anggota pansus, red), tidak hanya saya, itu dipertanyakan dalam rapat-rapat pansus. Ini persoalan besar sebetulnya. Kenapa kemudian ada tuduhan-tuduhan kepada pansus semakin gencar? Saya tidak nuduh, sepertinya ada yang sedang gelisah begitu. Tetapi saya kira pansus ini pun bagi pihak-pihak yang dipanggil di sini, bisa dijadikan panggung klarifikasi kalau tidak ada persoalan hukum dan pelanggaran undang-undang.
Bagaimana kalau ada yang menyebut ini hanya panggung untuk menjatuhkan Rini Soemarno?
Tidak langsung menyebut nama kita, tapi lembaga Pansus, DPR secara keseluruhan. Karena ini bukan keputusan satu dua fraksi, tapi seluruh fraksi yang diputuskan di Paripurna. Di paripurna tidak ada yang protes, semua menyetujui dan mengirimkan delegasi untuk masuk pansus. Jadi ini bukan persoalan satu dua partai, satu dua orang.
Bahwa ada indikasi misalnya, keteribatan entah itu RJ Lino, entah itu menteri, termasuk Ibu Rini Soemarno (menteri BUMN, red), kami belum sampai ke taraf itu loh, gak ada. Pada saat nanti kemudian dalam pansus ternyata memang tidak ada persoalan tidak usah khawatir, tidak akan ada persoalan bagi orang-orang tersebut. Jangan khawatir.
Tapi kalau ada persoalan, bahkan kemudian bukan hanya orang-orang yang kita panggil dimintai keterangan karena ada indikasi keterlibatan, bahkan kalau sampai ada anggota pansusnya sendiri main-main, itu kita jadikan persoalan.
Untuk Anda sendiri, selaku anggota fraksi PDI Perjuangan, ada arahan khusus gak dari partai? Misalnya Ketum Megawati Soekarnoputri?
Dalam hasil kongres PDI Perjuangan yang terakhir, itu salah satu program politik partai adalah mengembalikan BUMN sebagai alat negara untuk mensejahterakan rakyat, dikembalikan pada napas Merah Putih, dikembalikan tata kelolanya sesuai amanat konstitusi. Jadi dalam kerangka itulah ada persoalan-persoalan di BUMN ini yang saya yakin kalau BUMN ini kuat, dikelola dengan baik, itu pemasukan buat negara juga tinggi.
Anda pernah bilang jangan sampai Pansus masuk angin. Dari yang sudah berjalan ini ada gak indikasi ke arah sana atau malah digembosi ini Pansus?
Ya saya sampai sejauh ini, saya juga bukan polisi moral yang bisa mengontrol orang per orang, tapi saya positif thinking teman-teman ini selama hampir dua minggu ini masih komit. Tidak ada yang masuk angin. Tapi kalau sampai kejadian seperti itu, kita tidak punya hak mencegah orang.
Tetapi bagi saya sendiri, ya kalau ada yang mau seperti itu, itu pilihan mereka, dosa lu tanggung sendiri, resiko tanggung sendiri. Kalau saya, walaupun saya tinggal sendiri, saya akan fight karena ini urusan negara ke depan, persoalan menyelamatkan aset bangsa, bisa bangkrut kalau BUMN-nya menyedot fiskal. ***
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menanamkan Nasionalisme Pengusaha Besar
Redaktur : Tim Redaksi