jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Dr. Zulkarnain, M.Si optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan berjalan aman, damai dan partisipasi pemilihnya tinggi.
Karena itu dia mengimbau supaya masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS pada 9 Desember nanti.
BACA JUGA: Tolong Simak 5 Hal Ini, Apakah Pilkada 2020 Perlu Ditunda?
"Pilkada di masa pandemi menurut saya relatif terkendali dengan protokol kesehatan yang ketat dan adanya komitmen seluruh pihak agar Pilkada berlangsung damai, tanpa gangguan dan juga tidak sampai mengancam penyebaran virus ke masyarakat karena penegakan protokol di seluruh tahapannya berjalan dengan baik. Masyarakat tidak perlu khawatir, TPS sudah diatur jam kedatangannya agar tidak terjadi kerumunan, jadi gunakan hak pilih anda dengan baik, datang ke TPS," ungkap Zulkarnain, Selasa (1/12).
Menurut dia, Pilkada kali ini merupakan Pemilu yang paling menantang dan pertama kali dalam sejarah Kepemiluan di Indonesia yang digelar di tengah kondisi bencana non alam: Pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Dipindah ke Lapas Kerobokan, Jerinx SID Sempat Tantang Jaksa yang Menuntutnya
"Karena itu saya melihat kelompok yang tidak setuju Pilkada 2020 tetap dilanjutkan dengan alasan meminta pemerintah memfokuskan dana APBN untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dari resesi justru tidak memahami substansi Pilkada itu sendiri," tambah Zulkarnai.
KPU juga telah merekrut sekitar 2.690.442 penyelenggara adhoc yang bertugas di 298.938 Tempat Pemungutan Suara (TPS), tersebar di 270 daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 dan Duta Perubahan Perilaku Mulai Mengantisipasi Klaster Pilkada
"Ada tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dua petugas ketertiban di setiap TPS. Total petugas di TPS = KPPS + petugas ketertiban = 7 + 2 = 9 × 298.938 TPS itu totalnya 2.690.442," urai Zulkarnain.
Menurut dia, dengan anggaran yang ada, jutaan masyarakat turut terlibat membantu pelaksanaan Pilkada yang tentu saja ada honornya.
"Honor tersebut sangat berarti bagi masyarakat di daerah. Belum lagi selama 71 hari masa kampanye secara terbatas dan virtual, ada sekitar 741 Paslon dengan total ada 1.482 calon Kepala Daerah yang masing masing memiliki ratusan hingga ribuan orang tim sukses inti. Setiap rapat atau kampanye di satu titik minimal ada pisang goreng, kopi atau teh manis yang semuanya dibeli dan dibuatkan warung UKM di daerah. Uang berputar di masyarakat. Ekonomi jadi hidup," imbuhnya.
Selain itu juga ada pemesanan jutaan unit Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, face shield, hazmat dari 270 KPU dan Bawaslu di daerah untuk petugasnya.
Karena itu, Zulkarnain mengaku heran jika ada yang bilang Pilkada hanya menjadi kluster penyebaran Covid-19 dan menghambur-hamburkan uang negara di tengah krisis ekonomi seperti saat ini.
Padahal kata dia kelangsungan kehidupan bernegara nyata-nyata terancam manakala terjadi kevakuman kekuasaan secara luas di tengah masyarakat.
"Untuk itu, Pilkada harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita memang tidak tahu, negara manapun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Penyelenggaran pilkada harus dilakukan dengan cara baru yakni menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan," seru Zulkarnain.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy