jpnn.com, JAKARTA - Rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8) mulai pukul 10.00 WIB menuai kritik.
Sekjen HMI MPO Laode Muhammad Farid menilai, maksud koalisi yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan kawan-kawan itu riskan.
BACA JUGA: Syahganda Nainggolan: KAMI Bukan Aksi Omong Kosong
Soalnya, pengumpulan massa di tengah pandemi Covid-19 dianggap melanggar protokol kesehatan.
"Kegiatan di tengah pandemi dengan mengumpulkan massa tidak menghargai tim medis yang tengah berjuang menjadi garda terdepan," ungkap Laode Muhammad Farid, dalam rilis yang diterima RMco.id, Senin (17/8).
BACA JUGA: KAMI Hanya Ingin Meluruskan Kiblat Bangsa, Tidak Berniat Jadi Partai Politik
Menurut Laode, kegiatan KAMI juga dituding tidak menghargai Anies Baswedan selaku Gubernur DKI yang mengimbau masyarakat tidak melakukan kegiatan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, deklarasi KAMI juga dinilai kental dengan sarat kepentingan politis.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Beberkan Alasan Lahirnya Gerakan KAMI
Kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis, khususnya KAMI, diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia.
"Di tengah krisis malah bikin manuver politik yang bisa menjadi masalah baru. Mestinya ikut bantu pemerintah menyelesaikan krisis ini," tuturnya.
Laode pun berpesan kepada para punggawa KAMI yang disebutnya sebagai 'penumpang gelap' yang ketinggalan kereta Pilpres 2019, untuk bersabar menanti perhelatan pesta demokrasi 2024 jika ingin berkuasa.
"Mantan pejabat kalau ingin berkuasa, bersabarlah sampai 2024. Pilpres baru satu tahun berjalan sudah tidak sabar ingin menjatuhkan pemerintah. Ini preseden buruk bagi perkembangan demokrasi," tandas Laode. (okt/rmcoid)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Adek