jpnn.com, JAKARTA - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 1-3 Desember 2024.
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi organisasi untuk menyusun rencana strategis lima tahun ke depan dan memilih ketua umum baru.
BACA JUGA: Menjelang Munas DEKOPIN, Siapa yang Layak Memimpin?
Ketua Umum Dekopin 2019-2024, Sri Untari Bisowarno, menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada penerusnya.
“Selama lima tahun saya memimpin, saya berupaya menjalankan amanah organisasi ini. Kini, saatnya Dekopin memilih ketua umum baru sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sri Untari pada Senin (2/12).
BACA JUGA: Dekopin: Pengawasan Koperasi Oleh OJK Dalam RUU PPSK Berpotensi Terjadi Tumpang Tindih Regulasi
Dia menambahkan, agenda Munas juga mencakup penyusunan program kerja yang berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Sri Untari menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang mampu bersinergi dengan pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar pemerintah melihat Dekopin sebagai satu-satunya wadah gerakan koperasi.
BACA JUGA: Realisasikan Visi ActivistPreneur, KNPI-Dekopin Jalin Kerja Sama
“Kita harus bersatu agar menjadi mitra pemerintah dalam membangun koperasi. Wadah lain di luar Dekopin tidak memiliki akar historis yang telah kita bangun sejak 1947,” katanya.
Lebih lanjut, Sri Untari menyampaikan bahwa Dekopin berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan koperasi. Dia menargetkan partisipasi bisa mencapai 20 persen dari populasi Indonesia.
Untuk itu, Dekopin akan memodernisasi sistem koperasi tanpa kehilangan jati diri, salah satunya dengan mengadopsi teknologi digital.
“Digitalisasi adalah keharusan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar koperasi tidak tertinggal,” ujarnya.
Terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sri Untari mengusulkan agar pemerintah menunda rencana kenaikan tarif tersebut. Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan berdampak signifikan pada pendapatan koperasi, terutama koperasi ritel.
“Misalnya, kenaikan 1 persen PPN dapat memicu lonjakan harga barang hingga 10 persen, yang akhirnya memberatkan koperasi dan konsumennya,” jelasnya. (jlo/jpnn)
Melalui Munas ini, Dekopin berharap dapat memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah. Sri Untari menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah dan koperasi dalam menata regulasi, kebijakan, serta fasilitas yang mendukung pertumbuhan koperasi di Indonesia. “Gerakan koperasi adalah bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang solid adalah kuncinya,” pungkasnya.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh