jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan desakannya agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo secepatnya menyelesaikan masalah honorer K2.
Masalah yang diwariskan pemimpin masa lalu, menurut politikus PDIP ini, harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: MenPAN-RB Minta Maaf kepada PNS Sejumlah Instansi
"Saya tahu susah ini barang diselesaikan sekaligus. Paling tidak buatkan road map penyelesaian honorer K2 secara bertahap agar mereka tidak menunggu dengan sia-sia," kata Hugua dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Selasa (23/6).
Masalah honorer K2, lanjutnya, merupakan utang politik yang harus diselesaikan negara ini.
BACA JUGA: Ledia Hanifa: Revisi UU ASN Pasti Jalan, Status Guru Honorer Harus Jelas
Jangan sampai pemerintah hanya fokus merekrut PNS baru, sementara honorer yang sudah lama mengabdi dibiarkan dan terus bekerja dengan gaji murah.
"Boleh jadi COVID-19 yang belum juga pergi merupakan teguran dari Tuhan kepada kita. Woi saudara menteri, negara Republik Indonesia, Anda sudah merekrut PNS baru, tetapi melupakan yang lama," ujarnya.
BACA JUGA: 156 TKA asal Tiongkok Tiba di Bandara, Dikawal Ketat
Hugua memahami negara tengah kesulitan anggaran. Namun, yang dibutuhkan honorer K2 bukan diangkat sekaligus.
Yang diharapkan hanya peta jalan pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) sehingga masalah honorer K2 terselesaikan perlahan-lahan.
"Saya ingin ketika meninggal ada honorer K2 yang mendoakan karena mereka tahu selalu membunyikan masalah honorer K2. Jangan ketika kita meninggal, malah dihujat honorer K2. Mereka bilang ‘woi, tobatlah kalian karena kalian sudah janji tetapi tidak kalian penuhi. Dan tobatlah engkau silakan bertemu tuhanmu’," paparnya.
Hugua menegaskan, dirinya paham kondisi honorer K2 karena pernah menjabat kepala daerah beberapa periode.
Keberadaan honorer K2 itu nyata dan mereka mengisi posisi PNS yang enggan ditempatkan di daerah-daerah sulit.
"Silakan tinjau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Bukan PNS yang ada di sana, tetapi para honorer. Kalaupun ada PNS, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Itu pun setelah habis masa pengabdiannya minta pindah ke kota. Lagi-lagi honorer yang menutupi kekurangan SDM tersebut," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad